Rapat Panas di Senayan! Komisi V "Semprit" Menteri PUPR Soal Anggaran Rp110,95 T!

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta – Rapat Kerja Komisi V DPR RI dan Menteri PUPR Dody Hanggodo pada Rabu (7/5) diwarnai ketegangan soal ketidakjelasan angka anggaran. 
 

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta klarifikasi gamblang soal lonjakan pagu yang disebut-sebut mencapai Rp110,95 triliun.
 

Anggaran Ganda? DPR RI Minta Kementerian PUPR Jujur!

 

Lasarus menyindir keras perbedaan angka yang dipaparkan Menteri PUPR dengan data hasil kesepakatan sebelumnya. 
 

“Kami setujui pagu Rp50,48 triliun. Tapi dalam presentasi, angkanya mendadak melonjak ke Rp110,95 triliun. Mana yang benar?” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.
 

Komisi V menuntut dokumen resmi dari Kemenkeu. Tanpa itu, DPR tidak akan menyetujui apapun. 
 

“Jangan main petak umpet anggaran,” tukas Lasarus.
 

Menteri Dody: “Itu Efisiensi, Bukan Magic”
 

Menteri Dody coba menjelaskan bahwa angka Rp110,95 triliun adalah pagu setelah rekonstruksi anggaran sesuai arahan Inpres No. 1/2025 dan surat dari Kemenkeu tertanggal 24 Januari. 
 

“Awalnya turun ke Rp29,57 triliun, lalu naik lagi ke Rp50,48 triliun. Sisanya memang masih diblokir,” katanya.
 

Tapi Komisi V tetap bersikukuh: harus ada bukti tertulis. 
 

“Kami bukan penonton sulap,” sindir salah satu anggota Komisi.
 

BPK: WTP Tapi Banyak PR!
 

Di sesi kedua, pembahasan mengarah ke temuan BPK RI. Meski PUPR mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetap saja ditemukan 26 temuan dan 96 rekomendasi.
 

Komisi V menyoroti lemahnya pengawasan proyek, persoalan tender, dan infrastruktur yang belum tepat sasaran.
 

ODOL Boroskan Negara Rp40 T!
 

Sorotan juga diberikan pada masalah truk Over Dimension Over Loading (ODOL). DPR mencatat beban jalan nasional akibat ODOL mencapai Rp40 triliun per tahun! 
 

“Negara rugi besar hanya karena pengawasan jalan longgar,” ujar anggota Komisi.
 

Padat Karya = Solusi Rakyat
 

Komisi mendorong perluasan program padat karya, yang terbukti menggerakkan ekonomi akar rumput. “Ini program nyata, langsung menyentuh rakyat,” kata Lasarus.
 

DPR Siap Jadwal Ulang, Tapi Harus Ada Bukti
 

Komisi V menutup rapat dengan ultimatum: tidak akan ada pembahasan lanjutan sebelum dokumen resmi diserahkan.
 

“Tanpa dokumen resmi dari Kemenkeu, jangan harap kami teken tambahan anggaran,” tegas Lasarus.
 

Rapat ini mengingatkan publik: uang rakyat tak boleh dikelola dengan data abu-abu. DPR menuntut transparansi total. Menteri PUPR, siap buka semua data?