Lalu Hardian Dukung Kantin Sekolah Kelola MBG: Ekonomi Warga Ikut Bergerak!

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Wacana pelibatan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan kuat dari DPR RI. Selain dinilai lebih efektif, skema tersebut dianggap mampu memperluas manfaat ekonomi hingga ke lingkungan sekitar sekolah.
 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan program MBG harus terus dilanjutkan karena memberikan manfaat besar bagi peserta didik. Namun, menurutnya, tata kelola program perlu terus diperbaiki agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran.
 

"Kalau program MBG bermanfaat, silakan dilanjutkan. Namun tata kelolanya juga harus diperbaiki," kata Lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
 

Kantin Sekolah Dinilai Lebih Efektif
 

Lalu menilai pelibatan kantin sekolah dapat menjadi solusi yang lebih dekat dengan kebutuhan penerima manfaat.
 

Selain mempercepat distribusi makanan, model tersebut juga membuka peluang partisipasi masyarakat sekitar sekolah dalam mendukung program pemerintah.
 

Menurutnya, manfaat MBG tidak hanya dirasakan siswa, tetapi juga dapat menggerakkan roda ekonomi lokal.
 

"Kantin sekolah silakan saja, justru lebih bagus. Masyarakat sekitar sekolah dapat lebih terlibat," ujarnya.
 

DPR Sudah Dorong Sejak Awal
 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan bahwa gagasan melibatkan kantin sekolah sebenarnya bukan hal baru.
 

Komisi X DPR RI telah mendorong konsep tersebut sejak awal pembahasan Program Makan Bergizi Gratis.
 

Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak hanya bergantung pada anggaran besar, tetapi juga pada model distribusi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
 

Daerah 3T Butuh Skema Khusus
 

Lalu juga menyoroti tantangan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
 

Ia menilai pendekatan yang diterapkan di perkotaan tidak bisa serta-merta diterapkan di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
 

Menurutnya, distribusi makanan harus mempertimbangkan jarak dan aksesibilitas agar kualitas makanan tetap terjaga saat sampai ke tangan siswa.
 

"Tidak mungkin daerah 3T dilayani dapur yang sangat jauh. Harus disesuaikan dengan kondisi daerah," tegasnya.
 

Tata Kelola Harus Dibenahi
 

Karena itu, DPR meminta pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyusun tata kelola yang lebih fleksibel dan adaptif.
 

Lalu menilai keberhasilan program MBG akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyesuaikan mekanisme pelaksanaan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
 

Lebih dari 43 Juta Siswa Menunggu
 

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berlanjut.
 

Menurutnya, mayoritas siswa penerima manfaat menginginkan program tersebut terus dijalankan.
 

Jumlah penerima manfaat bahkan mencapai lebih dari 43 juta peserta didik di seluruh Indonesia.
 

Pemerintah juga membuka peluang agar penyediaan makanan tidak sepenuhnya bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
 

Sebagian pelaksanaan MBG dapat dilakukan melalui dapur maupun kantin sekolah dengan tetap berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional.
 

Bukan Sekadar Makan Gratis
 

Bagi DPR, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya soal pemenuhan gizi siswa.
 

Program ini juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan melibatkan lingkungan sekitar sekolah.
 

Karena itu, pelibatan kantin sekolah dinilai sebagai langkah strategis yang mampu menghubungkan dua tujuan sekaligus: meningkatkan kualitas gizi anak dan menggerakkan ekonomi rakyat.