Harga Pertamax Naik, Kelas Menengah Terancam Tergelincir Jadi Miskin!

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah mulai memunculkan kekhawatiran di parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak kebijakan tersebut.
 

Menurutnya, masyarakat kelas menengah berada dalam posisi sulit karena tidak masuk kategori penerima subsidi maupun program bantuan pemerintah yang selama ini ditujukan bagi kelompok berpenghasilan rendah.
 

“Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu,” ujar Budi Kanang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
 

Terjepit dari Segala Arah
 

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini tidak hanya berasal dari kenaikan harga BBM non-subsidi.
 

Pelemahan rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga dinilai ikut memperberat kondisi ekonomi rumah tangga.
 

Akibatnya, berbagai kebutuhan konsumsi sehari-hari ikut mengalami kenaikan harga.
 

“Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat,” katanya.
 

Ancaman Turun Kelas
 

Budi mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan tekanan yang sedang dialami kelompok kelas menengah.
 

Menurutnya, jika biaya hidup terus meningkat sementara perlindungan sosial tidak menjangkau mereka, banyak keluarga berisiko turun kelas secara ekonomi.
 

“Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah. Ini yang harus hati-hati,” tegasnya.
 

DPR Minta Penjelasan Pemerintah
 

Selain menyoroti dampak ekonomi, Budi juga meminta pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi kepada publik.
 

Menurutnya, DPR dan masyarakat berhak mengetahui dasar perhitungan serta konsekuensi kebijakan yang diambil pemerintah.
 

Ia menilai komunikasi kebijakan yang baik akan membantu masyarakat memahami kondisi yang sedang dihadapi negara.
 

Daya Beli Harus Dijaga
 

Budi menegaskan perlindungan terhadap daya beli masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah.
 

Pasalnya, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
 

Jika kemampuan belanja masyarakat terus melemah, dampaknya akan merembet ke berbagai sektor usaha dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
 

“Kita harus menjaga agar daya beli tidak terus tergerus. Kalau konsumsi rumah tangga melemah, dampaknya akan menjalar ke banyak sektor,” pungkasnya.
 

Alarm untuk Pemerintah
 

Peringatan dari DPR ini menjadi sinyal bahwa persoalan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak hanya menyangkut energi, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi keluarga Indonesia.
 

Di tengah tekanan global dan pelemahan rupiah, kelompok kelas menengah kini menjadi kelompok yang paling membutuhkan perhatian agar tidak semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup.