Maruarar Turun ke Tambora, Pastikan Bedah Rumah Tepat Sasaran untuk Warga Miskin

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turun langsung ke permukiman padat di Tambora, Jakarta Barat, untuk memastikan bantuan bedah rumah benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
 

Menteri PKP turun bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Maruarar meninjau rumah calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Senin (15/6/2026).
 

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah mendatangi langsung rumah-rumah warga yang masuk daftar calon penerima bantuan agar proses penyaluran berjalan tepat sasaran.
 

Temui Penjual Makanan dan Buruh Konveksi
 

Maruarar mengungkapkan dirinya berdialog langsung dengan sejumlah warga calon penerima bantuan.
 

Di antaranya Ibu Enas yang sehari-hari berjualan makanan dan minuman ringan, serta Ibu Siti Aisah yang bekerja sebagai kuli harian di usaha konveksi.

Dari hasil peninjauan lapangan, keduanya dinilai layak menerima bantuan perbaikan rumah.
 

"Kami melihat langsung kondisi rumah mereka. Memang membutuhkan penanganan segera dan layak mendapatkan bantuan bedah rumah," ujar Maruarar.
 

Bedah Rumah Bukan Sekadar Bangunan
 

Menurut Maruarar, Program BSPS tidak hanya berbicara soal renovasi fisik bangunan.
 

Lebih dari itu, program tersebut bertujuan menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 

"Bagi kami, Program BSPS bukan sekadar memperbaiki bangunan rumah, tetapi juga menghadirkan harapan, kenyamanan, dan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat," tegasnya.
 

Karena itu, pemerintah terus memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
 

Kuota BSPS Jakarta Naik Signifikan
 

Kementerian PKP mencatat alokasi Program BSPS untuk DKI Jakarta pada tahun 2026 mengalami peningkatan.
 

Jika sebelumnya jumlah bantuan terbatas, tahun ini kuotanya mencapai 5.659 unit rumah.
 

Maruarar menyebut peningkatan tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
 

"Tahun 2026, alokasi BSPS di DKI Jakarta meningkat menjadi 5.659 unit. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah," katanya.
 

Legalitas Lahan Jadi Perhatian
 

Selain kondisi rumah, pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap status legalitas lahan penerima bantuan.
 

Menurut Maruarar, aspek kepastian hukum menjadi bagian penting agar bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
 

Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat untuk mencari solusi terbaik bagi warga yang masih menghadapi persoalan administrasi lahan.
 

Kolaborasi untuk Rumah Layak Huni
 

Maruarar menegaskan keberhasilan Program BSPS tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat.
 

Diperlukan kolaborasi kuat dengan pemerintah daerah, BPS, serta seluruh pihak terkait agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
 

"Melalui kolaborasi yang kuat, kami optimistis semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat tinggal di rumah yang aman, sehat, dan layak huni," ujarnya.
 

Bagi pemerintah, rumah bukan hanya tempat berteduh. Rumah yang layak menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
 

Karena itu, Program BSPS terus didorong menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.