Slamet Sentil Bulog: Kalau Terlalu Kejar Untung, Siapa Jaga Harga Pangan?

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan kendali atas sektor pangan nasional akibat perubahan peran Perum Bulog yang kini beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan orientasi bisnis.
 

Menurut Slamet, transformasi Bulog menjadi BUMN telah mengubah pola kerja lembaga yang selama puluhan tahun menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
 

Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi bahan evaluasi serius dalam menyusun desain kelembagaan pangan nasional ke depan.
 

Orientasi Untung Dinilai Kurangi Daya Intervensi
 

Slamet menilai orientasi bisnis yang melekat pada Bulog membuat ruang gerak pemerintah dalam mengendalikan gejolak harga pangan menjadi semakin terbatas.

Pasalnya, porsi penugasan pemerintah yang dijalankan Bulog saat ini relatif kecil dibanding aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan tersebut.
 

"Karena Bulog bertransformasi menjadi BUMN, tentu orientasinya keuntungan. Kalau ada penugasan pemerintah, porsinya hanya sekitar 8 sampai 10 persen," ujar Slamet dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
 

Menurutnya, ketika pemerintah tidak lagi menguasai logistik pangan dalam jumlah besar, kemampuan melakukan operasi pasar dan pengendalian harga otomatis ikut melemah.
 

"Begitu harga bergejolak, pemerintah sulit mengendalikan karena tidak memegang logistik dalam porsi yang cukup besar di pasar," tegasnya.
 

Bulog Harus Diperjelas Posisinya
 

Politisi Komisi IV DPR itu menilai pembentukan lembaga pangan baru harus dibarengi dengan kejelasan peran Bulog dalam ekosistem pangan nasional.
 

Ia mengingatkan bahwa persoalan pangan bukan semata-mata soal produksi atau swasembada, tetapi juga menyangkut keterjangkauan harga bagi masyarakat.
 

Karena itu, posisi Bulog harus dirumuskan secara jelas: apakah tetap menjadi instrumen negara untuk menjaga stabilitas pangan atau sepenuhnya bergerak sebagai entitas bisnis.
 

"Kita perlu memperjelas posisi Bulog dalam sistem pangan nasional agar tujuan kebijakan pangan tidak saling bertabrakan," katanya.
 

Swasembada Saja Tidak Cukup
 

Slamet menegaskan keberhasilan sektor pangan tidak bisa hanya diukur dari capaian swasembada.
 

Menurutnya, pangan yang melimpah tidak akan berarti apabila masyarakat kesulitan membelinya karena harga yang terlalu tinggi.
 

Karena itu, pemerintah harus memastikan dua tujuan berjalan bersamaan: ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga.
 

"Kita ingin swasembada pangan, tetapi harga juga harus terjangkau. Artinya stok cukup, namun rakyat tetap bisa membelinya dengan mudah," ujarnya.
 

DPR Minta Evaluasi Sistem Pangan Nasional
 

Di tengah berbagai tantangan ketahanan pangan global, DPR mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pangan nasional.
 

Slamet menilai negara harus memiliki instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, terutama saat terjadi gangguan produksi atau gejolak pasar.
 

Baginya, keberadaan Bulog sebagai alat intervensi negara tetap penting untuk memastikan pangan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
 

"Tujuan akhirnya bukan sekadar produksi tinggi, tetapi bagaimana rakyat mendapatkan pangan dengan harga yang wajar dan stabil," pungkasnya.