Upal Merajalela! DPR Teriak: Awasi Ketat, Perkuat Keamanan Rupiah!

RAJAMEDIA.CO - Karawang, 1 Februari 2025 – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, menyoroti maraknya peredaran uang palsu di Sulawesi Selatan, yang tidak hanya melibatkan pemalsuan mata uang rupiah, tetapi juga mata uang asing dan surat berharga dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.

 

Dalam kunjungan kerja ke Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) di Karawang, Jawa Barat, Puteri mempertanyakan bagaimana pemalsuan dalam skala besar ini bisa terjadi.

 

"Kami ingin melihat langsung proses pencetakan uang dan mempertanyakan bagaimana kasus ini bisa terjadi, mengingat yang dipalsukan bukan hanya rupiah, tetapi juga mata uang asing dan surat berharga dalam jumlah besar," ujar Puteri, Kamis (30/1).

 

Masyarakat Rentan Terjebak Uang Palsu

 

Puteri mengungkapkan bahwa bahan baku yang digunakan para pemalsu jauh di bawah standar Peruri. Namun, lemahnya pemahaman masyarakat serta strategi pemalsu yang menyelipkan uang palsu di antara uang asli membuat peredarannya semakin luas.

 

Hingga saat ini, jumlah pasti uang palsu yang telah beredar masih dalam investigasi kepolisian.

 

DPR RI Desak Penguatan Keamanan Uang

 

DPR RI meminta Bank Indonesia (BI) dan Peruri meningkatkan keamanan dalam pencetakan uang, termasuk mempertimbangkan bahan baku yang lebih sulit dipalsukan.

 

"Kami meminta peningkatan keamanan bahan baku, sekaligus mendorong penggunaan kertas ramah lingkungan agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan," kata Puteri.

 

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produksi uang. Pasalnya, konflik global telah mengganggu pasokan bahan baku impor, sehingga perlu ada penguatan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan serta memperkuat ekonomi nasional.

 

Edukasi dan Digitalisasi Jadi Solusi

 

Sebagai langkah pencegahan, Puteri menekankan perlunya edukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap uang palsu. 

 

Selain itu, ia mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran, sehingga peredaran uang tunai yang berisiko dipalsukan dapat dikurangi.

 

"Pengawasan harus diperketat sambil mengedukasi masyarakat dan mempercepat sistem pembayaran digital agar kasus serupa tidak terulang," pungkasnya.