Jabar Kebagian BSPS Terbesar! Ara Pastikan Rumah Rakyat Dibangun Transparan dan Berkualitas

RAJAMEDIA.CO — Sumedang — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali memastikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Minggu (5/7/2026), Menteri yang akrab disapa Ara itu turun langsung meninjau pembangunan rumah warga di Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
 

Dalam kunjungan tersebut, Ara didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
 

Salah satu rumah yang dikunjungi merupakan milik Rian Suristiawan, seorang tukang kebun dengan penghasilan hanya sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Bersama istri dan dua anaknya, Rian sebelumnya tinggal di rumah sederhana berukuran 4 x 6 meter yang sudah tidak layak huni.

Kini, berkat Program BSPS, rumah tersebut direnovasi dan diperluas menjadi sekitar 33 meter persegi. Pembangunan yang dimulai sejak 20 Juni 2026 telah mencapai sekitar 50 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026.
 

Ara: Uang Negara Harus Sampai ke Rakyat
 

Menteri Ara menegaskan, setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah harus dikelola secara profesional, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat kecil.
 

"Kita ingin setiap rupiah uang negara dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil yang membutuhkan rumah layak huni," tegas Ara.
 

Menurutnya, BSPS merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
 

Jawa Barat Terima Alokasi BSPS Terbesar
 

Tahun 2026, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbesar di Indonesia.

Sebanyak 42.508 unit rumah mendapatkan bantuan, melonjak drastis dibanding tahun sebelumnya.
 

Di Kabupaten Sumedang sendiri, jumlah penerima BSPS juga meningkat tajam, dari 364 unit pada 2025 menjadi 2.060 unit pada 2026.
 

Tender Rakyat Hemat Rp6,3 Juta
 

Dalam kunjungan itu, Menteri Ara juga menyaksikan langsung pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT), inovasi Kementerian PKP untuk memastikan pengadaan material bangunan berlangsung secara transparan.
 

Dua toko bangunan mengikuti proses penawaran terbuka di hadapan masyarakat penerima bantuan.
 

Hasilnya, dari pagu anggaran Rp280 juta, tercipta efisiensi sekitar Rp6,3 juta melalui proses negosiasi terbuka.
 

Ara memastikan seluruh hasil penghematan tersebut tidak kembali ke kas negara, melainkan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.
 

"Kalau ada efisiensi, manfaatnya harus kembali kepada rakyat. Tambahan anggaran itu digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah. Prioritaskan masyarakat lanjut usia, sakit, tidak bekerja, dan yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.
 

BSPS Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
 

Menurut Ara, Program BSPS bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga menghidupkan roda ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan program melibatkan tukang bangunan lokal, toko material, jasa angkutan, hingga tenaga pendamping dari daerah setempat.
 

"Mulai dari tukang, toko bangunan, pendamping, sampai sopir angkutan akan memperoleh manfaat dari program ini. Berdayakan masyarakat lokal agar uang berputar di daerah dan membuka lapangan kerja," kata Ara.
 

Ia juga meminta toko bangunan yang dilibatkan diprioritaskan berasal dari wilayah Sumedang Utara agar tercipta persaingan usaha yang sehat, transparan, dan adil.
 

Jabar Siap Adopsi Sistem Transparan
 

Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menyambut baik lonjakan alokasi BSPS yang diterima provinsinya.
 

Menurutnya, peningkatan hingga sekitar 666 persen itu akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
 

"Jika satu rumah melibatkan tiga tukang, maka sekitar 127 ribu tenaga kerja akan ikut bergerak. Belum termasuk toko bangunan, distributor material, transportasi, dan sektor usaha lainnya," ujarnya.
 

Pemprov Jawa Barat pun berencana mengadopsi mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) karena dinilai mampu meningkatkan transparansi, efisiensi anggaran, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat.
 

Sumedang Tambah Bantuan Lewat CSR
 

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyatakan Program BSPS menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
 

Selain mendukung penuh program pemerintah pusat, Pemkab Sumedang juga menggerakkan dana CSR untuk membantu renovasi 100 rumah warga, masing-masing senilai Rp5 juta.
 

"Program ini bukan hanya meningkatkan kualitas rumah masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi angka kemiskinan di daerah," ujar Dony.
 

Bangun Rumah, Bangkitkan Ekonomi
 

Melalui peningkatan alokasi BSPS, penerapan sistem Pemilihan Toko Terbuka, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal, Kementerian PKP menegaskan komitmennya menghadirkan program perumahan yang transparan, berkualitas, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
 

Bagi Menteri Ara, rumah layak huni bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga pintu masuk untuk menggerakkan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
 

RAJA MEDIA I Perumahan Rakyat