TNI Masuk Kampus, YLBHI: Sebuah Infiltrasi Berbahaya!

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta – Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan DPR dan Pemerintah, membawa dampak signifikan terhadap dunia pendidikan. 
 

Sejumlah perguruan tinggi kini membuka pintu bagi militer, dengan dalih kerja sama bela negara. Salah satunya, Universitas Udayana Bali dan Universitas Jenderal Soedirman di Jawa Tengah.
 

Namun, langkah ini langsung menuai kritik keras dari berbagai kalangan, terutama dari lembaga masyarakat sipil. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai masuknya militer ke kampus sebagai langkah yang berbahaya. 
 

"Tentara itu dididik untuk berperang, bukan untuk mengurus pendidikan di kampus!" tegas Isnur dalam wawancaranya mengutip laman Media Indonesia, Kamis (3/4).
 

Kampus, Tempat Bebas Berpikir
 

Isnur menjelaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang yang bebas untuk berpikir dan berdiskusi, tanpa adanya pengaruh dari militerisme atau hierarki yang kaku. Ia menilai, langkah ini dapat mengancam kebebasan akademik yang selama ini menjadi nilai utama di dunia pendidikan tinggi. 
 

"Tentara memiliki pendekatan yang mengandalkan kekerasan dan tempur. Jika ini diterapkan di kampus, mahasiswa bisa dianggap sebagai musuh yang harus ditundukkan," ujar Isnur.
 

Menurutnya, budaya disiplin yang diterapkan dalam militer, yang mengedepankan ketaatan mutlak, sangat bertentangan dengan dunia akademik yang justru membutuhkan ruang berpikir bebas dan kritis. 
 

"Kita akan mundur ke masa lalu, di mana kampus dikekang dan mahasiswa dilarang berpikir bebas, bahkan dalam hal demokrasi dan politik," kata Isnur.
 

Bela Negara Tanpa Militerisasi
 

Isnur juga mengkritik dalih bela negara yang digunakan untuk membenarkan langkah ini. Menurutnya, bela negara tidak harus selalu melibatkan militer. 
 

"Prestasi akademik, olahraga, dan riset juga merupakan bentuk bela negara," tambahnya. 

 

Ia menekankan bahwa militer seharusnya kembali fokus pada tugas utama mereka, dan tidak ikut campur dalam urusan pendidikan.
 

Lebih lanjut, Isnur menilai bahwa atmosfer akademik yang bebas dan dialogis sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
 

"Kampus harus menjadi tempat yang egaliter, bukan tempat yang dikuasai oleh kultur hierarkis yang ada dalam militer," ujar Isnur. 

 

Ia juga mengingatkan bahwa jika militer terus merangsek masuk ke kampus, maka demokrasi di Indonesia akan terancam.
 

Peringatan terhadap Sejarah Kelam
 

Isnur mengingatkan, meskipun dalih yang digunakan adalah stabilitas, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ketika militer mengontrol kampus, kebebasan berpikir dan demokrasi justru akan terancam. 
 

"Kita tidak ingin kembali ke era di mana demokrasi terancam oleh kepentingan militer," pungkasnya.
 

Langkah ini, menurutnya, tidak hanya berbahaya bagi dunia pendidikan, tetapi juga bagi negara hukum Indonesia yang telah diperjuangkan dengan susah payah.