Hasto Sebut Jokowi, Gibran, dan Bobby: “Saya Dikorbankan karena Sikap Kritis”

RAJAMEDIA.CO - Jakrta, Hukrim - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menumpahkan seluruh unek-unek politik dalam pledoinya di sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI dan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
 

Dalam pledoi itu, Hasto tak hanya membela diri secara hukum. Ia juga menyodorkan satu tesis: proses hukum yang menjeratnya adalah buntut dari sikap kritis politiknya, terutama terhadap keluarga Jokowi dan elite kekuasaan saat ini.
 

Pemecatan Jokowi, Gibran, Bobby: Hasto Buka-bukaan
 

Tak tanggung-tanggung, Hasto menyebut langsung nama Presiden Joko Widodo, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai bagian dari konteks politik kasus yang dialaminya.
 

“Begitu banyak suara menyatakan proses hukum ini muncul karena sikap saya yang terlalu kritis terhadap Putusan MK Nomor 90/2023. Termasuk penolakan saya atas perpanjangan masa jabatan presiden dan tiga periode, serta sikap partai dalam memecat Saudara Joko Widodo, Gibran, dan Bobby,” ujar Hasto dengan suara bergetar.
 

Serangan ke Putusan MK: Kritik Tak Bisa Dihukum
 

Hasto juga menyinggung perannya dalam menolak Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres, yang saat itu banyak dianggap membuka jalan bagi Gibran.
 

Menurut Hasto, kritik terhadap MK seharusnya tak menjadi dalih kriminalisasi. 

 

“Saya dijerat karena membela konstitusi,” tegasnya.
 

Tuntutan 7 Tahun Penjara
 

Dalam sidang yang sama, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Hasto dengan pidana penjara 7 tahun. Ia dinilai terbukti ikut menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama Harun Masiku, dan turut serta menghalangi penyidikan.
 

Jaksa menilai Hasto melanggar:

 

1. Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a, atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

 

2. Jo Pasal 65 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (1) ke-1, dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP
 

Sidang pledoi ini diprediksi menjadi salah satu momen politik dan hukum paling menarik tahun ini—karena bukan hanya menyangkut hukum, tetapi juga memunculkan narasi perlawanan dari dalam tubuh partai oposisi.