TB Hasanuddin: Kesejahteraan Wartawan Sama Pentingnya dengan Prajurit TNI

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, kembali mengangkat isu yang kerap luput dari sorotan publik: kesejahteraan wartawan. 
 

Dalam rapat kerja bersama Menkominfo, KPI, dan Dewan Pers di Senayan, Senin (7/7/2025), politikus senior PDI Perjuangan itu menyerukan perlunya perhatian serius terhadap insan pers.
 

"Pers itu pilar keempat demokrasi. Tapi kalau ada masalah di dunia pers, maka jadi kewajiban kita semua untuk menyelesaikannya bersama-sama," ujar TB Hasanuddin lantang.
 

Dalam forum yang biasanya membahas stabilitas keamanan dan pertahanan, TB Hasanuddin melangkah lebih jauh. Ia menyamakan pentingnya kesejahteraan wartawan dengan perhatian DPR terhadap prajurit TNI.
 

"Di ruangan ini, kita sering bicara soal kesejahteraan prajurit TNI. Hari ini saya ajak kita semua untuk juga mulai membahas secara serius bagaimana meningkatkan kesejahteraan wartawan media," tegasnya.
 

Ketimpangan dalam Industri Media
 

TB Hasanuddin tak segan menyinggung ketimpangan struktural dalam industri media saat ini. Di mana kepemilikan media banyak dikuasai korporasi, sementara wartawan yang bekerja di lapangan justru kerap tidak mendapatkan perlindungan yang layak.
 

"Mayoritas pemilik media adalah pengusaha. Maka tak heran jika orientasi bisnis sering mengalahkan idealisme jurnalistik. Ini yang harus kita pikirkan bersama," katanya.
 

Menurutnya, wartawan bukan sekadar profesi biasa. Mereka adalah ujung tombak demokrasi yang mengawal informasi publik, menjaga transparansi, dan menjadi penyeimbang kekuasaan.
 

Perjuangan untuk Kemaslahatan Bangsa
 

Hasanuddin yang juga mantan perwira tinggi TNI ini menyampaikan keyakinannya bahwa negara harus hadir untuk memastikan kehidupan wartawan juga sejahtera.
 

"Saya yakin dan percaya, kita bisa dan harus memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk kemaslahatan negeri ini," tegasnya.
 

Rapat kerja tersebut menjadi momentum penting untuk memulai diskursus baru: bahwa negara tidak boleh abai terhadap para penjaga kebenaran dan suara rakyat—yaitu wartawan.