Putra Nababan Sentil Kemenparekraf: Program Nggak Nyambung, Target Presiden Bisa Melenceng!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menumpahkan kritik tajam kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat rapat kerja dengan Menteri Sandiaga Uno di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (9/7/2025).
 

Putra mengendus ketidaksesuaian antara program yang dipaparkan Kemenparekraf dengan arah pembangunan nasional yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan dijabarkan Bappenas.
 

“Saya kuatir apa yang dikhawatirkan oleh Ketua Komisi bisa terwujud kalau memang program yang dikemukakan Ibu Menteri tidak sesuai dengan target Presiden,” ketus Putra dalam rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran 2026.
 

Paparan Kemenparekraf Dinilai Tak Nyambung dengan Target Bappenas
 

Putra menyayangkan program yang tidak menjawab lima indikator utama pembangunan pariwisata versi Bappenas:

 

1. Kontribusi PDB Pariwisata
2. Pendapatan Wisnus

3. Devisa Wisman

4. Tenaga Kerja

5. Investasi

 

Padahal Bappenas sudah jelas menyebut empat wilayah destinasi super prioritas:
- Borobudur–Yogyakarta–Prambanan
- Lombok–Gili–Rinjani
- Danau Toba
- Labuan Bajo
 

“Yang dipaparkan Kemenparekraf belum menunjukkan dukungan konkret ke arah sana,” kritik Putra.
 

Pemasaran Loyo, Devisa Terancam
 

Putra juga menyoroti lemahnya serapan anggaran di bidang pemasaran, yang padahal jadi ujung tombak mendatangkan wisatawan mancanegara.
 

“Kalau serapan pemasaran rendah, kita akan kesulitan capai devisa dari wisatawan. Apa kendalanya? Ini harus dievaluasi,” sentilnya.

 

Anggaran Tambahan Rp2,8 Triliun Dipertanyakan
 

Kemenparekraf mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,8 triliun. Tapi Putra memperingatkan: DPR siap kawal, asal program jelas dan relevan.
 

“Jangan sampai kita perjuangkan anggaran, tapi implementasinya melenceng dari rencana nasional,” katanya.
 

Usul: Revisi UU Kepariwisataan Segera Dituntaskan!
 

Putra juga melempar solusi. Menurutnya, percepatan revisi UU Kepariwisataan sangat krusial.
Dengan revisi ini, pemerintah bisa membentuk badan khusus pemasaran dan event, yang tak melulu bergantung pada APBN.
 

“Kalau kita punya lembaga sendiri, pemasukan bisa mandiri. APBN bukan satu-satunya tumpuan.”

 

Data Bicara: Target Masih Jauh Panggang dari Api
 

Kontribusi pariwisata ke PDB:
- 2024 = 3,6%
- Target 2026 = 4,5%
 

Investasi pariwisata:
- 2024 = Rp32 triliun dari target Rp40 triliun
 

Tenaga kerja:
- 2024 = 22 juta orang
- Target 2026 = 25 juta orang
 

Penutup: Kawal Visi Presiden, Bukan Sekadar Program Kementerian
 

Putra Nababan menegaskan kembali bahwa DPR tidak sekadar mengawasi kementerian, tapi menjaga agar visi Presiden terimplementasi secara utuh di sektor pariwisata.
 

“Yang kita kawal bukan semata-mata program kementerian, tapi keberhasilan visi Presiden yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional,” tandasnya.