DPR Serius Kawal Al-Zaytun, Soroti 3 Masalah Besar

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam — Komisi XIII DPR RI akhirnya buka suara soal polemik Pondok Pesantren Ma’had Al-Zaytun, Indramayu. Senin (14/7/2025), Komisi XIII menerima audiensi dari Yayasan Pesantren Indonesia, membahas tuntas tiga persoalan krusial yang selama ini menjadi sorotan publik.
 

Status Yayasan Jangan Dipersulit
 

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan dukungan penuh agar sengketa hukum Yayasan Al-Zaytun segera diselesaikan. Ia meminta Kementerian Hukum dan HAM tidak bertele-tele dalam menentukan legalitas kepengurusan yayasan tersebut.
 

“Segera saja Kemenkumham, Direktorat Administrasi Hukum Umum, mengesahkan mana yayasan yang sah sesuai aturan hukum. Jangan berlarut-larut,” tegas Sugiat, politisi Gerindra.
 

Komisi XIII Dorong Audit Isu Radikalisme
 

Isu kedua yang dikupas tuntas dalam audiensi adalah tudingan keterlibatan Al-Zaytun dalam gerakan Negara Islam Indonesia (NII) dan radikalisme.
 

“Kami Komisi XIII akan libatkan BNPT dan BPIP untuk menginvestigasi isu ini secara tuntas. Jangan ada framing tanpa fakta, tapi juga tidak boleh dibiarkan jika memang ada pelanggaran ideologi Pancasila,” ujar Sugiat.
 

Ia menduga kuat isu NII yang menjerat Al-Zaytun banyak dimanipulasi oknum tertentu, dan meminta proses investigasi dilakukan objektif, tanpa tekanan opini liar.
 

Panji Gumilang dan Kasus TPPU Disorot
 

Poin panas ketiga adalah perkara hukum yang melibatkan Panji Gumilang. Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi perhatian serius DPR.
 

“Kami harap kasus pidana maupun perdata terkait Panji Gumilang diproses tuntas. Penegakan hukum harus jalan, tidak boleh tebang pilih,” tegas Sugiat.
 

DPR Kawal Ketat Penyelesaian Al-Zaytun
 

Komisi XIII berjanji mengawal tiga isu strategis ini secara serius. DPR akan mengawasi proses di Kemenkumham, BNPT, BPIP, serta aparat penegak hukum.
 

“Kami pastikan penyelesaian masalah ini berjalan sesuai prinsip keadilan. Tidak ada kriminalisasi tapi juga tidak boleh ada pelanggaran hukum dibiarkan,” pungkas Sugiat Santoso.
 

Polemik Al-Zaytun terus menyita perhatian publik setelah munculnya tuduhan ajaran menyimpang, radikalisme, hingga dugaan pencucian uang oleh Panji Gumilang. Komisi XIII memastikan semua proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan.