Pilkada Serentak: Petahana Jadi Kunci Pembentukan Koalisi Paslon
RAJAMEDIA.CO - Pilkada - Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, menerangkan pembentukan koalisi paslon di setiap Pilkada akan sangat ditentukan beberapa faktor.
Pertama, seberapa kuat petahana kepala daerah akan ikut kompetisi pilkada.
"Apabila petahana dirasakan punya potensi elektabilitas yang tinggi untuk memenangkan pilkada, maka bisa dipastikan para penantangnya tidak akan banyak, bahkan mungkin tidak ada alias calon tunggal," ujar Aditya, Minggu (5/5).
Kedua, cairnya pembentukan koalisi pencalonan pilkada yang tidak sebangun dengan koalisi Pilpres 2024.
Dijelaskan Adit, koalisi yang terbentuk dalam pencapresan tidak akan sama atau bahkan tidak relevan dengan kondisi setiap daerah.
"Hal itu lantaran kekuatan legislatif dari hasil Pileg 2024 lalu tidak sebangun dengan hasil yang ada di pusat," ujarnya.
Untuk itu, setiap parpol mungkin sudah menginstruksikan setiap wilayahnya untuk terbuka dalam membangun koalisi dengan siapapun.
Ketiga, Adit menyebut pengaruh sosok lokal baik secara sosial, ekonomi, politik atau budaya akan membentuk konstruksi pencalonan yang ada.
"Pengaruh tokoh agama, adat, atau pebisnis yang kuat akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para elite politik nasional dan lokal dalam memutuskan siapa yang dapat didukung dalam koalisi tersebut,” terangnya.
Aditya, mencontohkan di pulau Jawa, kemungkinan petahana yang kuat adalah Khofifah untuk Provinsi Jawa Timur.
Adit menilai ada kemungkinan sebagian besar parpol akan merapat untuk menyatukan dukungan kepada Khofifah.
Provinsi lainnya seperti Banten, Jakarta, Jabar dan Jateng, akan lebih kompetitif karena tidak ada petahana yang kuat dan dominan berdasarkan situasi politik hari ini.
"Kecuali, Ridwan Kamil (Jabar) dan Anies Baswedan (Jakarta) akan memutuskan ikut kompetisi pilkada nanti. Sehingga, peluang partisipasi dari para peserta akan terbuka luas,” demikian aditya melansir laman Media Indonesia.
Info Haji 4 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Parlemen | 6 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Hukum | 3 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Opini | 5 hari yang lalu
Opini | 4 hari yang lalu