Kata Yusril Ihza soal Pilkada Lewat DPRD: Peluang Buat yang Tak Populer & Tak Tajir

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyoroti soal wacana pilkada tidak langsung. 
 

Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa memberi peluang lebih besar bagi figur potensial yang tak populer dan tak punya modal besar.
 

“Mereka yang punya potensi memimpin tetapi tidak populer atau tidak punya modal besar, berpeluang terpilihnya justru lebih besar. Jika dibandingkan pemilihan langsung,” kata Yusril dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
 

Namun, ia menegaskan dirinya tidak berada dalam posisi untuk menentukan pilihan sistem pilkada. Apapun yang dipilih pemerintah dan DPR nanti dinilainya sah dan konstitusional.
 

Pilkada Langsung Disebut Didominasi Popularitas dan Duit
 

Yusril menyebut, pilkada langsung yang selama ini berlaku lebih didominasi oleh popularitas dan kekuatan finansial. Hal itu, menurutnya, kerap mengesampingkan kualitas kepemimpinan sebenarnya dari seorang calon.
 

Ia menambahkan, perdebatan mengenai mekanisme pilkada perlu disikapi secara objektif dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Terutama terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas pemerintahan daerah di Indonesia.
 

“Apapun yang nanti dipilih, kita serahkan kepada pemerintah dan DPRD. Pilihan apapun itu sah dan konstitusional,” ujarnya.
 

DPD RI Belum Ambil Sikap, Sultan: Secara Pribadi Hanya untuk Gubernur
 

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menekankan pihaknya belum mengambil sikap final terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Namun, secara pribadi Sultan menginginkan pilkada tidak langsung hanya berlaku untuk tingkat provinsi atau pemilihan gubernur.
 

"Maka terkait dengan isu-isu Pilkada, kami tidak bisa serta merta memutuskan bahwa ini yang pilihan kita karena kami pasti akan mendengar kembali suara-suara masyarakat daerah," kata Sultan.
 

Ia menegaskan, DPD RI akan mendengarkan aspirasi masyarakat daerah sebelum menentukan pilihan terbaik terkait mekanisme pilkada ke depan.