PDIP Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Hasto: Mandat Rakyat Tak Boleh Diputus di Ruang Elit!

RAJAMEDIA.CO -  Surabaya, Polkam – PDI Perjuangan menutup rapat pintu terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Sikap itu ditegaskan langsung Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai keputusan politik partai yang lahir dari proses demokratis internal dan aspirasi rakyat.
 

Menurut Hasto, penolakan tersebut bukan sikap reaktif, melainkan hasil konsolidasi menyeluruh yang diserap melalui seluruh struktur partai, mulai dari kader di akar rumput hingga forum tertinggi partai dalam Rapat Kerja Nasional.
 

“Sikap partai sudah sangat tegas dan diputuskan secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai,” ujar Hasto di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1/2026).

Belajar dari Sejarah Orde Baru
 

Hasto menjelaskan, pengalaman masa Orde Baru menjadi alasan kuat PDIP menolak Pilkada lewat DPRD. Sentralisasi kekuasaan kala itu dinilai membatasi partisipasi publik dan berujung pada krisis legitimasi kepemimpinan di daerah.
 

Ia menegaskan, kepala daerah yang tidak memperoleh mandat langsung dari rakyat rawan terseret praktik kekuasaan yang menyimpang. Mulai dari otoritarianisme, penyalahgunaan hukum, hingga suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat lemahnya kontrol publik.
 

“Pemimpin yang tidak dipilih langsung rakyat akan kehilangan legitimasi politik. Di situlah kekuasaan mudah menyimpang,” tegasnya.
 

Mandat Langsung, Tameng dari Tekanan Politik
 

Bagi PDIP, Pilkada langsung justru merupakan roh reformasi. Mandat rakyat dinilai memberikan kekuatan moral dan politik bagi kepala daerah untuk bekerja tanpa tekanan berlebihan dari DPRD maupun elite politik lainnya.
 

Menurut Hasto, legitimasi langsung juga menjadi benteng bagi kepala daerah dari upaya kriminalisasi politik atau manuver penjatuhan kekuasaan yang tidak sehat.
 

Akui Masalah, Tekan Biaya Politik
 

Meski konsisten membela Pilkada langsung, Hasto tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih membayangi, seperti politik uang dan kompetisi tidak sehat. PDIP, kata dia, berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan pengaturan internal partai yang ketat.
 

Ia memastikan, rekomendasi pencalonan kepala daerah di PDIP tidak diperjualbelikan. Setiap kader yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan.
 

Daerah Strategis Jadi Perhatian Khusus
 

Selain prinsip demokrasi, Hasto juga menyinggung pertimbangan strategis partai dalam menempatkan kader di wilayah tertentu, seperti daerah lumbung pangan, kawasan perbatasan, hingga Papua. Menurutnya, tingginya biaya politik tak lepas dari lemahnya penegakan hukum.
 

Jika Pilkada melalui DPRD tetap dipaksakan, Hasto menilai hal itu justru berpotensi menciptakan jarak antara kehendak rakyat dan sistem politik yang dijalankan.
 

“Demokrasi tidak boleh mundur. Kedaulatan tetap harus berada di tangan rakyat,” pungkasnya.