KPU Kewalahan Biaya PSU di 24 Daerah, DPR Soroti Efisiensi Anggaran!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 26 Februari 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan kajian mendalam terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu perhatian utama dalam kajian ini adalah efisiensi anggaran, mengingat PSU memerlukan sumber daya yang tidak sedikit.
 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pendanaan PSU menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD. Namun, jika diperlukan, pemerintah pusat melalui APBN dapat memberikan dukungan anggaran.
 

"Bagaimanapun, 24 putusan MK ini menjadi kewajiban APBD masing-masing. Kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri. Jika memang dibutuhkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, APBN bisa membantu pendanaan PSU," ujar Rifqinizamy di Jakarta, Selasa (25/2).
 

Koordinasi dengan Kemenkeu untuk Pastikan Kesiapan Anggaran
 

Rifqinizamy menekankan bahwa koordinasi dengan Kementerian Keuangan perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada kendala anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan PSU. Ia juga menegaskan bahwa putusan MK harus segera dilaksanakan, mengingat hasil pemilu yang sah akan menentukan pemerintahan daerah yang definitif.
 

"Prinsip dasarnya, putusan MK harus segera kita jalankan. Jika tidak, bukan hanya berarti kita tidak menghormati konstitusi, tetapi juga akan berdampak pada kepastian kepemimpinan daerah," katanya.
 

Komisi II DPR RI berkomitmen untuk mengawal jalannya PSU agar berlangsung transparan, efisien, serta bebas dari potensi gugatan hukum lebih lanjut.
 

Tantangan dalam Pelaksanaan PSU
 

Selain persoalan anggaran, pelaksanaan PSU menghadapi tantangan teknis seperti kesiapan logistik, distribusi surat suara, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan kelancaran pemungutan suara. 
 

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI meminta KPU menyiapkan setiap aspek teknis dengan matang agar PSU tidak menimbulkan polemik baru.
 

Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam PSU ini. Sosialisasi mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang perlu dilakukan secara masif agar pemilih memahami hak dan kewajibannya dalam memberikan suara kembali.
 

Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, KPU dan DPR RI berharap PSU di 24 daerah dapat berjalan dengan transparan dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.