Doli Bongkar Isu Private Jet KPU Rp 90 M: "Kami Sudah Ingatkan, Tapi..."

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung angkat bicara terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi pelanggaran etik kepada Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan empat anggota KPU lainnya. 
 

Kasus penggunaan jet pribadi senilai Rp 90 miliar ini dinilai Doli sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap peringatan DPR sebelumnya.

Doli mengungkapkan rasa prihatin dan kekecewaannya mendengar isu private jet KPU ini justru berlarut-larut dan semakin berkembang. Padahal, saat masih menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR, dirinya telah memberikan teguran keras kepada KPU.
 

Dari DPR Sampai DKPP, Peringatan Bertubi-tubi Diabaikan

“Saya cukup menyayangkan, ternyata isu ini tidak berhenti, masih terus berlanjut. Padahal waktu itu, saat saya masih menjabat sebagai Ketua Komisi II, kami sudah mengingatkan KPU,” tegas Doli di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa DPR telah meminta KPU untuk tidak mengulangi penggunaan fasilitas mewah tersebut. Selain itu, KPU juga diminta menyiapkan laporan pertanggungjawaban yang transparan kepada publik.
 

“Kami sudah minta agar KPU segera menyelesaikan persoalan ini dengan menyiapkan pertanggungjawaban yang lengkap. Tapi ternyata kasusnya berkembang,” ujarnya dengan nada kecewa.

Kini Dilaporkan ke KPK, Doli Khawatir Berujung Tindak Pidana

Yang lebih mengkhawatirkan, menurut Doli, laporan kasus private jet ini kini telah sampai ke meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyampaikan harapan agar persoalan ini tidak berlanjut menjadi kasus pidana yang dapat merusak kredibilitas penyelenggara pemilu.

“Saya secara pribadi berharap ini tidak masuk ke ranah hukum. Tolong kawan-kawan di KPU segera menyiapkan pertanggungjawaban agar masalah ini tidak berkembang menjadi dugaan tindak pidana korupsi,” imbau Doli.

Legislator dapil Sumatera Utara III ini menekankan betapa pentingnya KPU menjaga integritas dan kepercayaan publik. Terutama mengingat posisi KPU sebagai lembaga hulu yang menghasilkan lembaga-lembaga penting seperti presiden, legislatif, dan kepala daerah.

KPU Diminta Jaga Integritas, Jangan Rusak Kepercayaan Publik

“Kami berharap teman-teman KPU bisa memastikan seluruh kegiatan, termasuk urusan pembiayaan dan perjalanan dinas, dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Jangan sampai ada pelanggaran, apalagi yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi,” tegas Doli.

Doli menambahkan bahwa keputusan DKPP yang telah memberikan teguran keras kepada anggota KPU sebaiknya dihormati dan dijadikan pelajaran. KPU diminta untuk segera melakukan perbaikan dan menjaga kemurnian penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
 

Dengan terus berlarutnya kasus ini, publik semakin menunggu langkah nyata KPU dalam memulihkan kepercayaan dan menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu yang kredibel.