Komisi V DPR Soroti Akses Stasiun Kereta Cepat, Saan Mustofa: "15 Menit Naik, 2 Jam ke Tujuan!"

RAJAMEDIA.CO - Karawang, Kunker - Stasiun Kereta Cepat Karawang menjadi sorotan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI, Kamis (27/2025). 
 

Di balik megahnya infrastruktur stasiun, tersimpan persoalan krusial: akses jalan yang masih menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan manfaat proyek strategis nasional senilai triliunan rupiah ini.
 

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang merupakan putra daerah Karawang, menyampaikan keluhannya secara blak-blakan. 
 

"Dari Halim ke Karawang cuma 15 menit, tapi dari stasiun ini ke rumah saya bisa 2 jam. Ini kan masalah akses," ujar Saan dalam peninjauan tersebut.
 

Akses Menuju Stasiun Jadi PR Besar
 

Baik Saan Mustopa maupun Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw menegaskan bahwa tanpa akses yang memadai, investasi besar kereta cepat tidak akan memberikan manfaat optimal. Roberth menyoroti perlunya percepatan pembangunan akses oleh pemerintah pusat, daerah, dan pengembang.
 

"Kami ingin memastikan Stasiun Kereta Cepat Karawang benar-benar bermanfaat. Akses menuju stasiun harus dibuka," tegas Roberth. 
 

Ia mengapresiasi inisiatif kawasan industri yang telah membangun jembatan di Kali Cibeet sebagai bagian dari kontribusi pengembangan akses.
 

Percepat Pembebasan Lahan untuk Akses Tol
 

Komisi V DPR mendesak Kementerian PU untuk mempercepat pembebasan lahan akses tol langsung dari KM 42. Targetnya, pembebasan lahan rampung tahun 2026 agar konstruksi dapat dimulai pada 2027.
 

"Percepatan ini penting agar kereta cepat dapat beroperasi efektif dan tidak menjadi beban negara," jelas Roberth. 
 

Ia juga menyoroti persoalan akses menuju Stasiun Padalarang dan Tegalluar yang dinilai masih bermasalah.
 

TOD dan Ekosistem Kawasan Kunci Keberhasilan
 

Saan Mustopa menekankan bahwa analisis bisnis kereta cepat tidak bisa hanya mengandalkan jumlah penumpang. Pengembangan kawasan berbasis transit oriented development (TOD) menjadi kunci keberhasilan.
 

"Ada Grand Outlet, tapi mau ke sananya muter-muter lewat jalan kecil. Mobil besar saja tidak bisa masuk. Kalau akses baik, orang Jakarta dan Bekasi bisa datang dengan cepat dan membawa dampak ekonomi besar," papar Saan.
 

Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi perencanaan nasional, mengingat pengalaman megaproyek sebelumnya seperti bandara Karawang dan pelabuhan Cilamaya yang gagal terlaksana.
 

Operasional Kereta Reguler Tetap Diperlukan
 

Di tengah fokus pada kereta cepat, Roberth Rouw juga mengingatkan pentingnya pengoperasian kereta reguler di Karawang. Hal ini untuk memastikan segmen transportasi bagi masyarakat kecil tetap terlayani.
 

"Kalau akses mudah, jumlah penumpang pasti naik dan kawasan baru bisa tumbuh. Pemerintah juga sedang membangun tiga juta rumah, itu perlu didukung akses transportasi yang baik," tegasnya.
 

Kedua pimpinan DPR ini sepakat bahwa tanpa penyediaan akses tol, jalan utama, dan integrasi transportasi yang memadai, kereta cepat tidak akan mencapai target penumpang maupun manfaat ekonomi maksimal bagi masyarakat.