DPR Bentuk Panja SNI! Saleh Daulay: Produk Asal-asalan Jangan Lagi Bebas Beredar!

RAJAMEDIA.CO — Tangsel, Legislator — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan sistem standarisasi nasional tak bisa lagi dianggap pelengkap birokrasi semata. Di tengah derasnya arus industri dan membanjirnya produk di pasar, negara dituntut hadir menjaga kualitas dan keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat.
 

Hal itu disampaikan Saleh saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII DPR RI ke Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026).
 

“Standarisasi itu soal kualitas, keamanan, dan daya saing. Negara tidak boleh kalah dalam melindungi pasar dan konsumennya,” tegas Saleh.
 

Panja SNI Dibentuk, DPR Ingin Sistem Diperketat
 

Menurut Saleh, keberadaan BSN sangat strategis dalam menjaga mutu produk nasional. Karena itu, Komisi VII DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia.
 

Panja ini akan fokus mengawasi sekaligus memaksimalkan fungsi standarisasi nasional agar seluruh barang dan jasa yang beredar benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan negara.
 

Saleh mengingatkan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat sangat ketat dalam menerapkan standar terhadap produk yang masuk ke pasar mereka.
 

“Produk yang masuk ke Amerika harus lolos standar ketat. Indonesia juga harus memperkuat sistem standarisasi agar produk dalam negeri mampu bersaing secara global,” ujarnya.
 

Libatkan Kementerian, Daerah, hingga Swasta
 

Komisi VII DPR RI tidak ingin Panja SNI berjalan formalitas. Karena itu, pelaksanaannya akan melibatkan banyak pihak.
 

Mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, hingga sektor swasta yang berkaitan langsung dengan proses sertifikasi dan pengujian standar.
 

DPR juga menyoroti pentingnya transparansi perusahaan mitra BSN yang nantinya menjalankan proses pengujian maupun sertifikasi produk.
 

“Keterlibatan semua pihak penting untuk memperkuat kualitas dan daya saing produk nasional,” kata Saleh.
 

Perlindungan Konsumen Jadi Target Utama
 

Pembentukan Panja Standarisasi Nasional disebut bukan sekadar agenda administratif. DPR ingin masyarakat benar-benar terlindungi dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan maupun kualitas.
 

“Kami berharap Panja ini menjadi langkah konkret memperkuat sistem standarisasi Indonesia dan memberi perlindungan lebih baik kepada masyarakat sebagai konsumen,” ucap Saleh.
 

BSN Sambut Positif Langkah DPR
 

Sementara itu, Kepala BSN, Yustinus Kristianto Widiwardono, menyatakan siap mendukung penuh langkah DPR tersebut.
 

Menurutnya, BSN akan menggandeng berbagai stakeholder, termasuk lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), kalangan akademisi, hingga kementerian dan lembaga terkait.
 

“Tujuan Panja ini sangat penting agar standardisasi dan penilaian kesesuaian bisa lebih optimal mendukung pembangunan nasional,” ujarnya.
 

SNI Kini Tak Bisa Lagi Dipandang Formalitas
 

Pembentukan Panja SNI menjadi sinyal DPR mulai serius membangun benteng kualitas produk nasional. Di tengah persaingan global dan banjir produk impor, standar mutu kini menjadi pertaruhan besar bagi industri Indonesia.