Timwas DPR RI Dorong Evaluasi Multi-Syarikat Haji: "Delapan Itu Kebanyakan!"

RAJAMEDIA.CO - Makkah, Haji 2025 – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abdul Wachid, menyoroti sistem multi-syarikat dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Ia menyebut model delapan syarikat seperti tahun ini justru menyulitkan jemaah, bukan mempermudah.
 

"Multi-syarikat ini memang membuat mereka berlomba memberikan layanan terbaik. Tapi kalau jumlahnya sampai delapan, jemaah malah terpecah dan koordinasi jadi ribet," ujar Wachid, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, kepada Parlementaria di Makkah, dikutip Minggu (15/6/2025).
 

Jemaah Terpecah, Bahasa Pun Jadi Masalah
 

Menurutnya, banyaknya syarikat membuat satu kabupaten bisa diurus oleh beberapa operator berbeda. Dampaknya, jemaah dari daerah yang sama bisa tersebar di lokasi berbeda—bahkan tanpa kemampuan komunikasi memadai karena perbedaan bahasa.
 

"Contohnya jemaah dari Jawa Timur, tersebar ke berbagai tempat. Padahal mereka hanya paham bahasa Jawa. Kalau sudah begini, bagaimana mereka saling bantu?" tegasnya.
 

Rekomendasi: Maksimal 5 Syarikat, Berdasarkan Embarkasi
 

Timwas DPR RI, kata Wachid, kini tengah merumuskan rekomendasi tegas: jumlah syarikat harus dibatasi maksimal 3 sampai 5 saja. Bukan berdasarkan kabupaten, melainkan embarkasi.
 

"Jawa Timur cukup dipegang satu syarikat. Supaya layanan dari hotel, konsumsi, transportasi, sampai ke Armuzna itu terkoordinasi. Jangan lagi terpencar-pencar," jelas Ketua Panja Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini.
 

Tim Evaluasi Syarikat Sudah Bergerak
 

Wachid memastikan, Timwas Haji DPR telah membentuk tim khusus yang kini bekerja mengevaluasi kinerja tiap syarikat penyelenggara. Hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi resmi DPR RI untuk Kemenag dan BPKH, demi pembenahan besar-besaran di haji tahun 2026.
 

"Setiap tahun masalahnya itu-itu saja. Kita harus berani ambil langkah perbaikan dari sekarang," pungkasnya.