Ketua Timwas DPR Tegas: KBIH Harus Dilibatkan dalam Revisi UU Haji!

RAJAMEDIA.CO - Makkah, Haji 2025 – Ketua Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan keras pentingnya pelibatan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
 

Berbicara langsung dari Sektor 7, Makkah, Kamis (12/6/2025), Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan sikapnya dengan tegas.
 

"Secara pribadi saya tidak setuju kalau KBIH tidak dilibatkan. Kita akan undang mereka. Semua stakeholder harus terlibat dalam penyusunan revisi UU Haji dan Umrah," ujarnya.
 

Bukan Sekadar Pendamping, Tapi Pembina Spiritualitas Jemaah
 

Politisi Fraksi PKB ini menilai KBIH bukan sekadar penyedia bimbingan teknis, melainkan mitra penting dalam membentuk kesiapan spiritual jemaah.
 

“Mereka memberikan pembelajaran manasik setahun penuh, bukan hanya 10–11 kali. Bahkan turun langsung membimbing di Tanah Suci. Ini tidak bisa digantikan begitu saja oleh pemerintah,” tegasnya.

Soal Monopoli Tenda, Tegas Saja!
 

Menanggapi keluhan soal monopoli lokasi tenda oleh KBIH di Arafah dan Mina, Cucun menyebut solusinya bukan menghapus KBIH, tapi tegas terhadap yang melanggar aturan.
 

“Kalau ada yang suka monopoli tempat, ya tinggal ditegur PPIH. Semua harus sadar, tempat di Arafah dan Mina itu terbatas. KBIH juga harus saling menghargai,” imbuhnya.

 

UU Haji Harus Inklusif, Jangan Elitis
 

Lebih jauh, Cucun menegaskan bahwa penyusunan revisi UU Haji harus inklusif dan partisipatif, tidak boleh elitis. Keterlibatan KBIH adalah kunci agar pelayanan jemaah makin tertib dan berorientasi pada kebutuhan di lapangan.

“Kita ingin penyelenggaraan haji yang lebih baik, bukan justru menjauhkan para pembina yang sudah puluhan tahun mendampingi jemaah,” pungkasnya.