Eddy Soeparno Minta Transisi ke Kompor Listrik Dipercepat, Ini Alasannya

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah mempercepat program transisi dari kompor gas LPG ke kompor listrik. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini membebani anggaran negara.
 

Eddy menilai, kondisi geopolitik global yang memanas, khususnya di kawasan Timur Tengah, berpotensi memicu lonjakan harga energi dunia. Situasi itu dinilai akan berdampak langsung terhadap biaya impor LPG Indonesia.
 

"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75-80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," kata Eddy dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
 

Harga LPG Rentan Gejolak Global
 

Menurut Eddy, ketergantungan yang tinggi terhadap LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga energi internasional.
 

Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan tersebut, salah satunya melalui pemanfaatan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga.
 

Ia menilai biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat program kompor listrik masih lebih kecil dibandingkan beban subsidi dan impor LPG yang harus ditanggung negara setiap tahun.
 

"Transisi ini jauh lebih murah dibandingkan biaya yang harus digelontorkan pemerintah untuk subsidi impor LPG," ujarnya.
 

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 815,56 Miliar
 

Dalam rapat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk mendukung program kompor listrik.
 

Menurut Bahlil, program tersebut merupakan bagian dari upaya diversifikasi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.
 

"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp 815,56 miliar," kata Bahlil.
 

DPR Diminta Bantu Pendataan
 

Agar program berjalan efektif, Bahlil meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk membantu proses pendataan daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan kompor listrik.
 

Menurutnya, pendataan yang akurat akan menentukan keberhasilan program dan memastikan bantuan tepat sasaran.
 

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan DPR dapat mempercepat implementasi program konversi energi di masyarakat.
 

Konversi Motor Listrik Juga Dianggarkan
 

Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp 635,24 miliar untuk program konversi motor listrik pada RAPBN 2027.
 

Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).
 

Program ini menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis bahan bakar fosil.
 

Upaya Kurangi Ketergantungan Impor Energi
 

Pemerintah berharap berbagai program konversi energi tersebut dapat membantu menekan impor energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
 

Dengan tingginya ketergantungan terhadap LPG impor dan dinamika harga energi global yang sulit diprediksi, percepatan penggunaan energi alternatif dinilai menjadi salah satu langkah strategis yang perlu terus didorong.