Sekjen DPR: 'Dapur Kualitas' Parlemen Harus Makin Lincah dan Bisa Baca Krisis Global

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Setjen DPR - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut dinamika global yang kompleks, mulai dari konflik geopolitik hingga ketegangan politik di AS dan Eropa, membuat Parlemen menghadapi tuntutan kinerja yang jauh lebih berat. 
 

Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Badan Keahlian DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (13/1/2026).
 

“Dalam situasi seperti ini, posisi Parlemen menghadapi tuntutan yang jauh lebih berat dibandingkan periode sebelumnya. Harapan publik terhadap Parlemen meningkat sangat signifikan,” ujar Indra.
 

Ia menekankan, Badan Keahlian DPR sebagai ‘dapur kualitas’ dituntut lebih lincah dan adaptif dalam membaca serta mengantisipasi krisis multidimensi di masa depan.
 

Publik Tuntut Proses Pengambilan Keputusan yang Efisien dan Berdampak
 

Lebih lanjut, Indra menyoroti dua tuntutan utama publik terhadap parlemen saat ini. Pertama, proses pengambilan keputusan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Kedua, keputusan-keputusan parlemen yang berorientasi pada keadilan sosial serta berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan bangsa.
 

“Walaupun secara struktural berada di bawah Sekretariat Jenderal, ke depan Badan Keahlian perlu memiliki ide-ide segar agar lebih lincah. Kita bisa belajar dari praktik di negara lain, seperti Korea,” jelas Indra.
 

Ia mencontohkan bagaimana lembaga pendukung Parlemen di Korea Selatan mampu bergerak cepat dan adaptif menghadapi tantangan.
 

Tiga Nilai Utama yang Harus Jadi Pedoman Kerja Badan Keahlian
 

Sebelumnya, Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono menegaskan tiga nilai utama sebagai pedoman kerja: ketepatan waktu, kualitas dukungan keahlian, dan dampak nyata dari setiap produk yang dihasilkan.
 

“Rapat kerja ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang refleksi dan konsolidasi untuk memastikan setiap produk keahlian benar-benar berdampak bagi kinerja DPR RI,” ujar Bayu di hadapan 302 pegawai Badan Keahlian.
 

Ia juga mengajak seluruh unit kerja untuk bergerak serempak dan berdampak dalam mendukung transformasi DPR RI di tahun 2026.
 

Rapat kerja tersebut turut dihadiri para pejabat tinggi DPR, serta mantan Kepala Badan Keahlian periode 2020–2025 Dr. Inosentius Samsul, yang dijadwalkan akan dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada Februari 2026 mendatang.