Banggar DPR Warning! Tata Kelola APBN Harus Dibenahi, Jangan Sekadar Jaga Anggaran

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola fiskal nasional.
 

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 bersama Menteri Keuangan, Banggar menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari penyempurnaan Dana Alokasi Umum (DAU), reformasi subsidi energi, hingga pengelolaan aset negara melalui Danantara.
 

Rapat dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
 

Formula DAU Diminta Lebih Adil
 

Banggar menilai formula pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) perlu segera diperbaiki agar benar-benar mencerminkan kebutuhan fiskal riil setiap daerah.
 

Menurut Jazilul, pemerintah juga harus memperkuat dasar hukum dalam setiap perubahan kebijakan serta meningkatkan pengawasan penggunaan DAU agar dana tersebut benar-benar berdampak bagi masyarakat.
 

"Setiap rupiah DAU harus digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan mempercepat pemerataan pembangunan," tegas Jazilul.
 

Subsidi Energi Harus Direformasi
 

Selain DAU, Banggar juga memberi perhatian serius terhadap pengelolaan subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).
 

DPR meminta pemerintah mempercepat reformasi subsidi energi melalui penyempurnaan regulasi, penyelarasan metode perhitungan volume dan penyaluran, digitalisasi data, serta peningkatan transparansi pembayaran subsidi.
 

Menurut Banggar, reformasi tersebut penting agar subsidi tetap tepat sasaran tanpa mengganggu stabilitas harga maupun daya beli masyarakat.
 

Danantara Harus Dikelola Profesional
 

Banggar turut menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
 

Lembaga tersebut dinilai sebagai langkah strategis, namun harus diiringi tata kelola aset negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.
 

"Pemerintah harus memastikan pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara profesional dan mampu memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara serta kemakmuran rakyat," ujar Jazilul.
 

APBN Hadapi Tantangan Berat
 

Banggar mengingatkan, pengelolaan APBN ke depan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
 

Mulai dari ketidakpastian ekonomi global, gejolak harga komoditas, dinamika geopolitik, perubahan iklim, hingga meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.
 

Karena itu, DPR meminta pemerintah memperkuat disiplin fiskal melalui peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja, penguatan manajemen utang, serta optimalisasi aset negara.
 

Temuan BPK Harus Jadi Momentum Perbaikan
 

Banggar juga menegaskan setiap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif.
 

Menurut Jazilul, tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
 

"Semakin cepat rekomendasi BPK ditindaklanjuti, semakin kuat pula kredibilitas pengelolaan APBN," katanya.
 

Dua Panja Dibentuk
 

Sebagai tindak lanjut pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025, Banggar DPR RI menyepakati pembentukan dua Panitia Kerja (Panja).
 

Kedua panja tersebut bertugas merumuskan kesimpulan pembahasan sekaligus menyusun draf final RUU sebelum dibawa ke tahapan pembahasan berikutnya.
 

Banggar berharap pembahasan RUU ini menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat tata kelola keuangan negara, menjaga ketahanan fiskal, sekaligus mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tajam, Terpercaya.