BSPS Dikebut! Ara, Tito, dan BPS Bergerak Serentak Kejar Target 400 Ribu Rumah

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Pemerintah tancap gas mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Targetnya tidak main-main, 400 ribu rumah layak huni harus terwujud sepanjang 2026.
 

Komitmen itu ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
 

Rapat juga diikuti secara daring oleh kepala daerah, sekretaris daerah, jajaran pemerintah daerah, hingga BPS provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
 

Daerah Jadi Kunci Percepatan
 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah memegang peran strategis dalam menentukan keberhasilan program BSPS.

Menurutnya, proses verifikasi calon penerima bantuan harus dilakukan cepat dan akurat agar pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan.
 

"BSPS atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah merupakan program yang sangat baik. Kita ingin mempercepat pelaksanaannya agar target dapat tercapai," kata Tito.
 

Ia menilai program tersebut bukan hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.
 

Data BPS Diverifikasi Daerah
 

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menjelaskan data masyarakat miskin desil 1 hingga desil 4 serta data rumah tidak layak huni dari BPS akan diserahkan kepada pemerintah daerah paling lambat 15 Juli 2026.
 

Selanjutnya, pemerintah daerah diberi waktu sekitar satu bulan untuk melakukan verifikasi lapangan sekaligus menambahkan calon penerima yang memenuhi syarat apabila ditemukan di lapangan.
 

Untuk memangkas birokrasi, Kemendagri bersama Kementerian PKP juga menyepakati bahwa surat pengantar hasil verifikasi dapat ditandatangani sekretaris daerah atas nama kepala daerah.
 

BPS Siapkan Data Akurat
 

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan pihaknya siap mendukung percepatan BSPS melalui penyediaan data yang valid dan terus diperbarui.
 

Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan calon penerima bantuan.
 

"Seluruh jajaran BPS di daerah siap berkolaborasi mempercepat proses verifikasi dan memastikan data yang digunakan semakin akurat," ujar Amalia.
 

Ara: Rumah Layak, Ekonomi Bergerak
 

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kemendagri, BPS, dan seluruh pemerintah daerah dalam menyukseskan program BSPS.

Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian menjadi fondasi utama untuk mencapai target pembangunan 400 ribu rumah tahun ini.
 

"Kita ingin memastikan seluruh pelaksanaan BSPS berjalan sesuai aturan, kualitas huniannya baik, tata kelolanya juga baik, namun prosesnya semakin cepat dan semakin mudah," ujar Maruarar.
 

Tender Rakyat Diperluas
 

Maruarar juga menegaskan Kementerian PKP terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan BSPS, salah satunya melalui mekanisme Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat.
 

Skema tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan penyedia bahan bangunan secara terbuka sehingga pelaksanaan program menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
 

Selain menghadirkan rumah layak huni, BSPS juga diyakini mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan tenaga kerja, toko bangunan, serta pelaku usaha di daerah.
 

Dengan sinergi antara Kementerian PKP, Kemendagri, BPS, dan pemerintah daerah, pemerintah optimistis target 400 ribu unit BSPS pada 2026 dapat tercapai tepat sasaran sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai daerah.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.