Gaspol Hunian Rakyat, Menteri Ara: Pemerintah Targetkan 400 Ribu Rumah Naik Kualitas!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan Rakyat - Pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. 
 

Melalui penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penyusunan RUU Perumahan, hingga pengembangan rumah susun bersubsidi, negara hadir menjawab kebutuhan dasar rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hal tersebut usai pertemuan strategis bersama Wakil Ketua MPR RI, Menteri Hukum, para kepala daerah se-Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB), serta asosiasi pengembang perumahan, Selasa (13/12026).
 

BSPS Jadi Andalan, Rakyat Terlibat Langsung
 

Maruarar menegaskan, program BSPS merupakan kebijakan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Program ini mengedepankan semangat gotong royong, dengan melibatkan partisipasi aktif warga.

“Program BSPS sangat dibutuhkan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Pelaksanaannya berbasis gotong royong, masyarakat ikut berkontribusi tenaga, pikiran, bahkan material bangunan,” ujar Maruarar.
 

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sekitar 400 ribu rumah dapat ditingkatkan kualitas huniannya melalui program tersebut.
 

Rusun Bersubsidi Jawaban Tantangan Perkotaan
 

Dalam pertemuan itu, Maruarar juga menyoroti tantangan penyediaan hunian di kawasan perkotaan. Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah dinilai menjadi hambatan utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

“Pengembangan Rumah Susun Bersubsidi menjadi salah satu solusi hunian terjangkau di wilayah perkotaan,” tegasnya.
 

Menurutnya, rusun bersubsidi harus dirancang sebagai hunian yang layak, terjangkau, dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat kota.
 

RUU Perumahan Didorong, Pusat–Daerah Disinergikan
 

Tak hanya fokus pada program, pemerintah juga mendorong percepatan pembahasan RUU Perumahan sebagai landasan hukum yang lebih komprehensif.
 

RUU tersebut disusun dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat, negara, dan dunia usaha, serta diharmonisasikan dengan peraturan daerah agar implementasinya berjalan selaras di lapangan.
 

Kolaborasi Jadi Kunci Percepatan
 

Maruarar menegaskan, penyediaan hunian layak tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi kunci utama.
 

“Melalui kolaborasi pusat dan daerah, kami berkomitmen mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.