APBN 2025 Disorot Defisit 2,92%, Puan: Evaluasi Total, Pengawasan 2026 Harus Lebih Ketat!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. 
 

Evaluasi ini dilakukan menanggapi proyeksi defisit anggaran yang mencapai 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
 

Puan menyatakan, hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2026 agar lebih disiplin dan berkelanjutan.
 

“APBN 2025 dengan defisit 2,92 persen tentu harus kita evaluasi secara menyeluruh. Dari hasil evaluasi itu, DPR akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2026 agar lebih tertib dan tepat sasaran,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
 

Disiplin Fiskal Jadi Kunci Hadapi Tantangan Global
 

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan, DPR tidak hanya berfokus pada realisasi belanja dan pendapatan negara pada 2025, tetapi juga memastikan pelaksanaan APBN 2026 dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Pengawasan akan diarahkan pada efektivitas program prioritas, ketepatan sasaran belanja, serta pengendalian defisit secara terukur.
 

Menurut Puan, tantangan ekonomi global yang masih dinamis menuntut kebijakan fiskal yang disiplin dan responsif. Oleh karena itu, DPR akan memperkuat fungsi pengawasan melalui alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait.
 

“APBN harus menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara,” tegasnya.
 

Jangan Sampai Risiko 2025 Terulang di Tahun Depan
 

Puan menekankan bahwa pelaksanaan APBN 2026 harus diawasi secara ketat agar tidak mengulang potensi risiko fiskal yang muncul pada tahun sebelumnya. Ia memastikan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan transparan.
 

Koordinasi dengan pemerintah juga akan dibuka agar setiap kebijakan anggaran dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.