Said Abdullah Prihatin Konflik PBNU: “Isu Tambang Terlalu Kecil untuk Memecah NU”

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, angkat suara menanggapi memanasnya konflik terbuka di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 
 

Ia menilai polemik terkait pengelolaan tambang batubara yang diberikan pemerintah kepada PBNU tidak layak dijadikan alasan untuk memecah organisasi sebesar dan seberpengaruh NU.
 

Said menyampaikan keprihatinan mendalam atas mencuatnya pernyataan Rais Aam PBNU yang menyebut Ketua Umum Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat, dan menyerukan pelaksanaan muktamar.
 

“Titik Memalukan bagi NU”
 

Sebagai warga yang tumbuh dalam tradisi Nahdliyah, Said merasa sedih melihat konflik para kiai dan masyayikh menjadi konsumsi publik.
 

“Saya begitu masygul mendengar kabar para masayih dan kiai di PBNU berkonflik, apalagi menjadi berita terbuka di mana-mana disertai saling pecat-memecat,” ujar Said, Minggu (30/11).
 

Ia menilai kondisi itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi teladan warga NU.
 

“Kami meneladani ulama pesantren sebagai contoh akhlaqul karimah, tapi kini kami disuguhi tontonan seperti ini,” lanjutnya.
 

Peringatan: Pecat-Memecat Akan Tinggalkan Luka Permanen
 

Said menegaskan bahwa penyelesaian melalui langkah pecat-memecat hanya akan menghasilkan zero sum game — ada pihak kalah, ada martabat yang direndahkan, dan luka yang sulit disembuhkan.
 

“Dengan terpecahnya jajaran PBNU, yang dirugikan adalah bangsa ini. NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia bersama Muhammadiyah,” tegas Said.
 

Menurutnya, konflik berkepanjangan akan menguras energi PBNU, padahal organisasi harus fokus melayani jam’iyah di tingkat bawah.
 

Panggilan kepada Kiai Sepuh: Turun Tangan Jembatani Islah
 

Said memohon agar para mustasyar, kiai sepuh, serta ahlul halli wal aqdi turun langsung memediasi pihak-pihak yang berseteru.
 

“Mohon berkenan menjadi jembatan terwujudnya jalan islah,” pintanya.
 

Ia juga meminta para pendukung di dua kubu agar menahan diri dan tidak memperkeruh suasana melalui media massa maupun media sosial.
 

“Dengan keluasan hati dan semangat pengabdian, para ulama kita pasti mampu menempuh jalan islah,” tutupnya.
 

Krisis Kepemimpinan: Dua Klaim Jabatan Ketua Umum
 

Ketegangan di PBNU memuncak setelah Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Pernyataan itu disampaikan di hadapan Syuriah PBNU dan 36 PWNU dalam pertemuan di Surabaya, Sabtu (29/11).
 

Miftach menegaskan bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut ketua umum, dan demi menjaga keberlanjutan organisasi, rapat pleno atau muktamar akan digelar dalam waktu dekat.
 

Namun, Gus Yahya mengecam dan membantah tegas keputusan tersebut. Menurutnya, berdasarkan AD/ART NU, jabatan Ketua Umum hanya dapat diganti melalui Muktamar atau Muktamar Luar Biasa, sehingga keputusan pemberhentian di luar mekanisme itu tidak sah.
 

Jalan Tengah
 

Di tengah dua klaim yang sama-sama keras, seruan Said Abdullah menjadi salah satu suara moderasi yang menuntut pendinginan suasana. Ia kembali mengingatkan: persoalan teknis seperti tambang batubara tidak sepatutnya menjadi sumber perpecahan di jam’iyah sebesar PBNU.
 

Baik pemerintah, masyarakat Nahdliyin, hingga tokoh agama kini menanti langkah-langkah islah yang mampu memulihkan kembali marwah organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.