PAN dan Golkar Masuk KKIR, DPP PKB: Cawapres Tetap Sesuai Perjanjian Awal!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan penentuan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tetap berpatokan sesuai piagam kerja sama awal yang ditanda tangani antara Partai Gerindra dan PKB pada 13 Agustus 2022 di Sentul, Bogor.

Penegasan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PKB, Syaiful Huda setelah PAN dan Partai Golkar menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto.

"PKB sebagai inisiator KKIR bersama Gerindra menyambut baik bergabungnya Golkar dan PAN. Namun untuk penentuan Capres dan Cawapres yang akan diusung PKB tetap berpatokan pada Piagam KKIR yang ditandatangani tepat satu tahun lalu di Sentul Bogor,” ujar Syaiful Huda melalu keterangannya, Senin, (1/8).

Menurut Syaful Huda dengan bergabungnya Golkar dan PAN dalam KKIR, akan menambah kekuatan koalisi hingga Pemilu 2024 nanti. Golkar dengan pengalaman panjang pasti akan memberikan insentif elektoral jika benar-benar bersatu dalam KKIR. Pun juga dengan PAN pasti akan memberikan tambahan kekuatan.

"Kami optimistis bergabungnya mereka akan menambah daya tawar KKIR termasuk menambah peluang besar bagi pasangan calon presiden maupun calon presiden wakil presiden yang akan diusung,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Syaufuln Huda, kerjasama Gerindra-PKB dan Golkar-PAN masih sangat awal, membutuhkan detail-detail pembahasan agar benar-benar menjadi kekuatan yang solid.

"Kalau dari piagam kerja sama yang kita tandatangani saat ini hanya menyebutkan bahwa Gerindra-PKB menerima Golkar-PAN sebagai rekan koalisi. Belum ada detail-detail terkait hak dan kewajiban para pihak termasuk bagaimana pola pengambilan keputusan penentuan capres-cawapres yang akan diusung,” sambungnya.

Huda menegaskan target kemenangan dalam Pilpres 2024 harus benar-benar menjadi pertimbangan KKIR plus Golkar-PAN.

Hal ini penting dijadikan titik tolak kerjasama sehingga Prabowo Subianto tidak mengulang lagi memori kelam koalisi pengusungnya yang kalah dalam Pemilu 2014 dan 2019.

"Jadi pertimbangannya harus benar-benar peluang menang. Tidak sekadar jumlah kursi di parlemen, pasokan logistik, atau sekadar hasil survei. Tetapi benar-benar keseimbangan dari figur yang diusung, kekuatan logistik, hingga basis tradisional dukungan capres-cawapres yang akan diusung,” imbuhnya.

PKB, tegas Huda tetap berpatokan hasil Muktamar Bali dalam mengusung capres atau cawapres dalam Pemilu 2024.

Forum tertinggi partai tersebut telah memberikan mandat untuk mengusung Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai capres dalam Pemilu 2024.  

"PKB telah berijtihad untuk mengusung Gus Imin dalam Pilpres 2024. Ijtihad ini didasari pada efek positif yang akan ditimbulkan bagi kemenangan PKB dan program unggulan untuk bangsa jika Gus Imin benar-benar maju serta menang dalam Pilpres 2024,” tutupnya.