DPR Sebut Banten Paling Mandiri Fiskal, Gubernur Curhat Pajak Mengalir ke Jakarta!

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta - Provinsi Banten dinobatkan sebagai daerah dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia pada tahun 2024.
Fakta itu diungkap dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah seluruh Indonesia di Gedung DPR RI, Senin (28/4/2025).
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizawi Karsayuda mengatakan, Banten berhasil mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Provinsi Banten adalah provinsi dengan kemandirian fiskal tertinggi tahun 2024 di Indonesia," ujar Rifqinizawi.
Raker dan RDP tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, sejumlah anggota Komisi II, serta kepala daerah dari berbagai provinsi. Dari Banten, hadir Gubernur Andra Soni beserta sejumlah pejabat Pemprov Banten.
Dalam pemaparannya, Gubernur Andra Soni menyebut, rasio kemandirian fiskal Banten mencapai 70,69 persen.
"Rasio kemandirian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding total Pendapatan Daerah sebesar 70,69 persen," kata Andra.
Menurut Andra, sumber utama PAD Banten berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), selain dana transfer pusat.
Curhat Pajak ke Jakarta
Meski mencatat prestasi fiskal, Andra Soni mengeluhkan persoalan pembagian pajak. Ia menyebutkan, banyak industri besar berdiri di Banten, tapi pelaporan pajaknya justru dilakukan di Jakarta.
"Investasi kelima terbesar di Indonesia ada di Banten, tapi realisasi bagi hasilnya tidak maksimal karena pelaporan pajak masuk ke DK Jakarta," keluhnya.
Andra mengusulkan agar ada regulasi baru yang mempertimbangkan lokasi investasi untuk pembagian hasil pajak.
"Kalau industrinya berdiri di Banten, semestinya bagi hasil pajaknya juga untuk Banten," tegasnya.
Kondisi Makro Banten Stabil
Selain kemandirian fiskal, Andra Soni juga memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi Provinsi Banten pada 2024:
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 4,79 persen
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,35
- Tingkat kemiskinan 5,70 persen
- Inflasi 1,88 persen
- Tingkat pengangguran terbuka 7,68 persen
Angka-angka tersebut menunjukkan tren perbaikan di berbagai sektor, meski tantangan ke depan tetap ada.
Nasional | 6 hari yang lalu
Opini | 4 hari yang lalu
Daerah | 5 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Info Haji | 3 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Hukum | 23 jam yang lalu