Netty Aher: 70 Persen Masalah TKI Berawal dari Dalam Negeri!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Pekerja Migran — Di tengah ramainya pemberitaan soal pekerja migran Indonesia (PMI) di Jepang yang melanggar aturan hingga bikin resah, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani angkat bicara. 

 

Ia menegaskan, akar masalah para TKI ini justru dimulai dari tanah air sendiri.
 

70 Persen Masalah Dimulai dari Hulu
 

“Sebanyak 70 persen masalah PMI sebenarnya dimulai dari hulu, dari tanah air kita sendiri. Minim pemahaman budaya, kurang pembekalan, hingga belum meratanya sertifikasi kompetensi menjadi faktor utama,” tegas Netty kepada Parlementaria, Kamis (17/7/2025).
 

Politisi PKS itu geram karena kasus pelanggaran PMI di Jepang sudah menimbulkan efek domino. Tak hanya mengusik ketertiban masyarakat setempat, bahkan muncul wacana blacklist terhadap tenaga kerja asal Indonesia.
 

Pelatihan Bukan Formalitas!
 

Netty meminta sistem pelatihan dan penempatan PMI dibenahi total. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) harus dilibatkan penuh untuk menjamin para calon PMI memiliki kompetensi global.
 

“Pelatihan pra-penempatan tidak bisa sekadar formalitas. Harus menyentuh aspek teknis, budaya, dan hukum. Semua calon PMI wajib dibekali informasi menyeluruh tentang hak, kewajiban, serta etika kerja,” tandasnya.
 

Atase Ketenagakerjaan Harus Diperbanyak
 

Tak berhenti sampai di situ, Netty juga menyentil minimnya atase ketenagakerjaan di luar negeri. Padahal, mereka adalah ujung tombak perlindungan PMI.
 

“Bayangkan, PMI bekerja di negara yang bahasanya asing, budayanya berbeda, aturannya ketat, tapi minim dukungan negara. Kita harus dorong Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI memperjuangkan penambahan atase ketenagakerjaan yang punya wewenang penuh dan dukungan anggaran,” sentil Netty.
 

Diplomasi Bangsa Dimulai dari Kualitas PMI
 

Netty mengingatkan, menjaga nama baik pekerja Indonesia di luar negeri bukan sekadar soal tenaga kerja, tapi juga martabat bangsa.
 

“Jangan hanya kebut ekspor tenaga kerja profesional. Yang lebih penting adalah memastikan PMI kita berangkat dengan bekal yang mumpuni. Ini bagian dari diplomasi bangsa. Kasus di Jepang harus jadi peringatan serius untuk pembenahan sistem migrasi kerja Indonesia,” tutup Netty.