Rusun Hakim Dimulai! Menteri PKP Tancap Gas Jalankan Arahan Presiden

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan — Kesejahteraan hakim jadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, pemerintah bakal tancap gas membangun rumah susun (Rusun) untuk para hakim dan pegawai pengadilan. 
 

Total anggaran yang disiapkan Rp 20,09 miliar lewat skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC).
 

“Sesuai arahan Presiden, Kementerian PKP memulai pembangunan rumah susun bagi hakim dan pegawai pengadilan di Indonesia yang belum punya rumah,” tegas Maruarar Sirait usai audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto di Jakarta, Jumat (18/7/2025) sore.

 

Presiden Prioritaskan Kesejahteraan Hakim, Integritas Harus Dijaga!
 

Ara menegaskan, langkah ini adalah bentuk perhatian nyata negara untuk para penegak keadilan.
 

“Presiden meyakini, hakim yang sejahtera akan semakin teguh menjaga integritas dan keadilan di negeri ini,” tandasnya.
 

Didampingi Pejabat PKP, Ara Lapor Langsung ke Ketua MA
 

Dalam pertemuan produktif di MA, Ara hadir bersama Irjen Kementerian PKP Heri Jerman, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, dan Staf Khusus Novelin Silalahi. Mereka berdialog langsung dengan Ketua MA Sunarto, Wakil Ketua MA Suharto, dan Sekretaris MA Sugiyanto.
 

Ara memastikan proyek rumah susun ini akan segera bergerak, dengan laporan teknis dari Inspektorat Jenderal dan Ditjen Perumahan rampung dalam dua pekan ke depan.
 

“Lelang akan segera dimulai setelah laporan masuk, demi mempercepat pelaksanaan pembangunan Rusun hakim,” ujar Ara optimistis.

 

Tak Hanya Rusun, Rumah Subsidi Juga Disiapkan
 

Tak berhenti di Rusun, pemerintah juga menyiapkan skema rumah subsidi bagi pegawai pengadilan di daerah yang belum punya hunian.
 

“Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk aparat penegak hukum di semua level, bukan hanya di pusat, tapi juga sampai ke daerah-daerah,” tegas Menteri PKP.
 

Dengan gebrakan ini, Prabowo melalui Maruarar Sirait ingin membangun ekosistem peradilan yang kuat, sejahtera, dan tetap tegak lurus membela keadilan.