Basarnas Butuh Anggaran Besar: Adian Sentil Negara soal Prioritas Keselamatan Rakyat!

RAJAMEDIA.CO - Cirebon, Kunker — Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bahwa negara tidak bisa bicara soal keselamatan rakyat kalau anggaran Basarnas dibiarkan tetap kecil. Menurutnya, kemampuan Basarnas dalam merespons bencana dan keadaan darurat hanya bisa maksimal jika negara berani menambah alokasi anggaran secara signifikan.
 

Pernyataan itu disampaikan Adian saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pos SAR Cirebon, Kabupaten Cirebon, Senin (10/11/2025).
 

Anggaran Terlalu Mini untuk Negara Rawan Bencana
 

Adian menyebut realitas anggaran Basarnas saat ini — Rp1,5 triliun untuk skala nasional — sama sekali tidak sebanding dengan jumlah wilayah rawan bencana yang tersebar di seluruh Indonesia.
 

“Kalau tidak ditingkatkan, itu sama saja negara tidak peduli pada rakyat. Bentuk kecintaan dan kepedulian itu justru muncul ketika anggarannya ditambah,” tegas Adian.
 

Hitungan sederhana, lanjutnya, membuat situasi semakin mengkhawatirkan: jika dibagi rata, biaya operasional per kabupaten hanya sekitar Rp59 juta per tahun atau Rp5,9 juta per bulan.
 

“Kan gak masuk akal. Masa menyelamatkan nyawa modalnya segitu?” sorotnya.
 

Gaji Petugas Juga Masih di Bawah UMR
 

Adian juga mengungkap fakta bahwa penghasilan petugas di level pos tertinggi pun relatif belum layak.
 

“Gaji sekitar Rp3,5 juta plus tunjangan Rp8 juta — itu masih di bawah UMR Jakarta. Enggak bisa kita minta mereka mati-matian selamatkan rakyat sementara urusan selamatkan diri sendiri saja sudah berat,” kata Adian.
 

Keselamatan Rakyat Harus Jadi Hukum Tertinggi
 

Lebih jauh, ia menekankan bahwa penambahan anggaran bukan hanya soal menaikkan status pos menjadi kantor, melainkan total reformasi dukungan — fasilitas, peralatan, kesiapan sistem, serta standar respons.
 

Adian menegaskan seluruh fraksi di DPR harus ikut mendorong peningkatan ini di pembahasan Badan Anggaran.
 

“Pangkas yang tidak penting. Utamakan keselamatan rakyat. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat,” tutupnya.