Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

HTN dan HAN Jadi Penjaga Utama DPR RI, Suprihartini Bongkar Peran Kuncinya

Laporan: Halim Dzul
Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:35 WIB
Foro bersama Badan Keahlian DPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara–Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026). - Humas DPR -
Foro bersama Badan Keahlian DPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara–Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026). - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta — Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Suprihartini, menegaskan bahwa Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan fondasi strategis dalam menopang pelaksanaan fungsi DPR RI agar tetap berada di jalur konstitusional, efektif, dan akuntabel.
 

Penegasan tersebut disampaikan Suprihartini saat membuka Penataran Keparlemenan hasil kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara–Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
 

HTN Atur Kewenangan, HAN Pastikan Implementasi
 

Suprihartini menjelaskan, HTN berfungsi mengatur kedudukan DPR RI sebagai lembaga negara beserta fungsi, hak, dan kewenangannya secara konstitusional. Sementara itu, HAN memastikan seluruh kewenangan tersebut dijalankan secara konkret, operasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 

“Melalui Hukum Tata Negara, posisi DPR RI diatur secara konstitusional. Sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur bagaimana fungsi dan hak itu dilaksanakan dalam praktik sehari-hari,” ujarnya.
 

Menurutnya, DPR RI memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang harus dijalankan dengan dukungan kerangka hukum yang tidak hanya sah secara konstitusi, tetapi juga transparan serta sejalan dengan prinsip good governance.
 

Dorong Parlemen Modern dan Responsif
 

Ia menegaskan, keberadaan HTN dan HAN sangat penting agar pelaksanaan fungsi DPR RI tidak berhenti pada tataran normatif semata, tetapi mampu menjawab dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang.
 

“HTN dan HAN diperlukan untuk membangun DPR RI sebagai parlemen modern yang responsif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan hukum dan politik nasional,” jelasnya.
 

Ruang Dialog Akademik dan Praktik Keparlemenan
 

Lebih lanjut, Suprihartini menilai penataran keparlemenan ini memiliki nilai strategis karena menjadi ruang pertukaran gagasan antara unsur pimpinan DPR RI, pakar hukum, pejabat fungsional, serta kalangan akademisi.
 

Forum tersebut, katanya, memberikan pemahaman komprehensif tentang keparlemenan dari sisi teori, norma, konsep, hingga praktik di lapangan.
 

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung fungsi DPR, sekaligus menjadi pengayaan bagi para pengajar HTN dan HAN,” ungkapnya.
 

Perkuat Sinergi DPR dan Akademisi
 

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua/Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Bayu Dwi Anggono, para Kepala Pusat di lingkungan Badan Keahlian dan Setjen DPR RI, Kepala Badan Pengembangan SDM APHTN-HAN Dr. Oce Madril, serta peserta dari berbagai universitas anggota APHTN-HAN.
 

Menutup sambutannya, Suprihartini berharap penataran ini memberikan dampak berkelanjutan dalam memperkuat sinergi antara DPR RI dan komunitas akademik.
 

“Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kapasitas akademik maupun profesional peserta,” pungkasnya.rajamedia

Komentar: