Misbakhun Sentil Ketimpangan Transportasi Nasional, PMN Laut–Darat Harus Adil dan Berkelanjutan

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan perlunya perlakuan yang adil dan kebijakan berkelanjutan dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi sektor transportasi, baik laut maupun darat, khususnya di wilayah luar Jawa.
 

Menurut Misbakhun, negara tidak boleh setengah hati dalam menjamin konektivitas nasional. Ia menilai, selama ini kebijakan PMN masih belum menyentuh kebutuhan riil transportasi darat di kawasan timur Indonesia, padahal wilayah tersebut banyak masuk kategori daerah rawan pangan dan sangat bergantung pada transportasi publik.
 

Tol Laut Jalan, Transportasi Darat Tertinggal
 

Sorotan tersebut disampaikan Misbakhun saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan BP BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
 

Ia menyinggung adanya diskontinuitas layanan secara tiba-tiba, baik pada tol laut di wilayah timur maupun transportasi publik darat yang menopang mobilitas masyarakat.
 

“PMN yang di laut seperti PELNI, yang di darat seperti DAMRI juga harus diperlakukan sama. Jangan sampai kebijakan hanya selesai di Jawa, sementara Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku justru tertinggal,” tegas Misbakhun.
 

Menurutnya, di banyak wilayah timur, transportasi darat justru menjadi tulang punggung distribusi logistik dan mobilitas warga. Namun, keberpihakan negara dinilai masih minim.
 

“Transportasi darat di wilayah-wilayah ini sangat penting, dan sampai sekarang kita belum benar-benar berpihak. Negara harus hadir untuk urusan transportasi darat ini,” ujarnya.
 

Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Seremonial
 

Lebih jauh, politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan bahwa pembahasan PMN tidak boleh berhenti pada isu sesaat atau sekadar mengikuti topik yang sedang ramai.
 

“Saya tidak ingin rapat ini hanya bersifat seremonial atau sekadar membahas hal-hal yang sedang trending. Tugas kita adalah saling mengingatkan dan mencari solusi yang fundamental,” kata Misbakhun.
 

Ia menekankan pentingnya visi jangka panjang dalam pembangunan transportasi nasional, terutama bagi kawasan timur Indonesia.
 

“Bayangkan jika wilayah timur kita beri keberpihakan yang berkesinambungan dan berjangka panjang. Wilayah-wilayah itu akan terangkat, dan ketimpangan bisa kita kurangi,” pungkasnya.