DPR Minta Transparansi Produsen Air Kemasan: Jangan Ada Klaim Palsu Soal Sumber Air!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - DPR RI mempertegas komitmennya mengawal transparansi industri air minum dalam kemasan (AMDK). Komisi VII DPR meminta produsen tak lagi berlomba mencetak narasi bombastis soal sumber air tanpa basis data dan bukti yang akurat.
 

Desakan itu mengemuka pada RDP bersama Dirjen Industri Agro, Kepala Badan Standardisasi Kemenperin, dan sejumlah perusahaan AMDK di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/11).
 

“Kita ingin tahu, apa benar air yang diklaim dari gunung itu memang benar dari gunung? Atau sebenarnya dari air tanah yang disedot? Kalau berbeda dengan yang diiklankan, itu bisa jadi kebohongan publik,” tegas Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.
 

Perlindungan Konsumen
 

Saleh menuturkan, persaingan antar brand air mineral kian agresif. Klaim tentang kemurnian, sumber mata air, hingga keunggulan mineral — kerap tak disertai penjelasan ilmiah yang memadai.
 

“Sekarang ini ramai-ramai semua bilang paling murni, paling alami, paling kaya mineral — tapi tanpa dasar jelas. Itu membingungkan masyarakat,” ucap Legislator PAN itu.
 

Dalam konteks ini, DPR mengingatkan bahwa persoalan bukan hanya etika dagang — tapi perlindungan konsumen. Bahkan DPR membuka peluang melibatkan KPPU jika ditemukan indikasi klaim menyesatkan.
 

“Kalau ada unsur kebohongan dalam iklan, itu bukan hal sepele. Ada konsekuensi hukumnya,” tegasnya.
 

Bisnis Air Kini Lebih Mahal dari Bensin? 
 

Komisi VII juga meminta laporan menyeluruh soal distribusi air kemasan dan pola kemitraan produsen dengan pemerintah daerah.
 

Selain memastikan pembinaan dan pengawasan berjalan, DPR mengkritisi fenomena harga air minum yang kian melonjak.
 

“Sekarang ini air bisa lebih mahal dari bensin. Ini ironi yang harus dikaji,” kata Saleh.
 

DPR Tekankan Industri Air Kemasan Harus Jujur & Transparan
 

Melalui rapat ini, DPR menegaskan: industri air minum kemasan tak boleh menjual mimpi lewat slogan. Informasi sumber air harus jelas. Klaim harus berbasis data. Dan praktik usaha harus adil bagi konsumen.
 

DPR akan mengawal transparansi sumber daya air, kejujuran promosi, serta standar fair competition di industri AMDK — agar masyarakat tidak disesatkan branding yang berlebihan.