17 Pemudik Tumbang di Gilimanuk, Komisi V DPR Minta Investigasi: Ada yang Salah!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Insiden antrean panjang di Pelabuhan Gilimanuk yang menyebabkan 17 pemudik tumbang menuai sorotan tajam dari DPR RI.
 

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kekacauan arus mudik tersebut.
 

Menurutnya, kejadian ini tidak boleh dianggap sepele, apalagi terjadi di momentum krusial arus mudik Lebaran 2026.
 

DPR: Ini Harus Diusut!
 

Lasarus menegaskan, insiden tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah dalam mengelola arus mudik.
 

“Harusnya ini jadi pelajaran. Perlu diinvestigasi untuk tahu penyebabnya apa, supaya kejadian seperti ini tidak terulang di tempat lain,” tegasnya, Selasa (17/3/2026).
 

Ia menilai, ada indikasi kuat kesalahan dalam pengendalian situasi di lapangan.
 

“Jelas ini ada yang salah dalam penanganan pemudik,” lanjutnya.
 

Soroti Pengelolaan Pelabuhan
 

Diketahui, operasional penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
 

Lasarus meminta pemerintah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik.
 

“Ini tugas pemerintah untuk memastikan pelayanan di pelabuhan berjalan dengan baik,” ujarnya.
 

ASDP Minta Maaf
 

Sementara itu, pihak ASDP telah menyampaikan permohonan maaf atas kepadatan yang terjadi. 
 

Sekretaris perusahaan, Windy Andale, mengakui adanya ketidaknyamanan yang dirasakan para pengguna jasa penyeberangan.
 

“ASDP menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian pengguna jasa,” ujarnya.
 

Pola TBB Diterapkan
 

Untuk mengurai kepadatan, ASDP menerapkan pola penuh tiba-bongkar-berangkat (TBB) di Pelabuhan Ketapang.
 

Skema ini diharapkan bisa mempercepat arus kapal yang melayani penyeberangan dari Bali ke Jawa.
 

“Pola TBB diterapkan sebagai bagian dari percepatan layanan,” kata Windy.
 

Alarm untuk Mudik 2026
 

Kasus ini menjadi peringatan serius di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat mudik.
 

Jika tidak segera dibenahi, bukan hanya antrean panjang yang terjadi, tapi juga potensi risiko keselamatan bagi para pemudik.
 

Pesan DPR jelas: jangan tunggu korban berikutnya baru bergerak.