Yan Mandenas Lega Dana Otsus Papua 2026 Tak Kena Potong

RAJAMEDIA.CO - Manokwari, Legislator - Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas menyambut baik keputusan pemerintah yang memastikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2026 tidak masuk skema efisiensi. Menurutnya, kebijakan ini tepat karena Dana Otsus menyangkut masa depan pembangunan di tanah Papua.
 

Dana Otsus Jangan Disentuh
 

“Dana Otsus itu diberikan karena kebutuhan khusus masyarakat Papua, jadi sumber pembiayaan lain silakan dipotong untuk efisiensi. Tapi Dana Otsus tidak boleh dipotong, ini menyangkut masa depan masyarakat Papua,” kata Yan Mandenas saat kunjungan kerja di Manokwari, Papua Barat, Rabu (24/9/2025).
 

Yan menjelaskan DPR sebelumnya sudah meminta langsung kepada Menteri Keuangan agar tidak lagi memangkas Dana Otsus. Efisiensi, kata dia, sebaiknya dilakukan di pos-pos lain APBN.
 

Revisi UU dan Perluasan Penyaluran
 

Legislator asal Dapil Papua itu menilai keberadaan Dana Otsus makin relevan setelah revisi UU No. 21/2001 menjadi UU No. 2/2021. Kini, Dana Otsus tidak hanya disalurkan ke provinsi, tapi juga langsung ke kabupaten/kota.
 

“Kalau setiap kabupaten di Tanah Papua mendapat Dana Otsus minimal Rp100 miliar per tahun, itu sangat membantu memperkuat PAD dan menopang pelayanan publik,” ujarnya.
 

Menurutnya, kondisi fiskal di sejumlah daerah pegunungan Papua masih berat karena PAD rendah dan sumber daya ekonomi terbatas. Karena itu, Dana Otsus menjadi tumpuan utama.
 

DPR Terus Awasi
 

Yan menegaskan DPR akan terus mengawal agar Dana Otsus dikembalikan ke skema awal dan tidak lagi dipangkas. Ia menyebut komunikasi intensif dengan kementerian terkait dan Presiden sudah dilakukan.
 

“Ini catatan serius kami di DPR, khususnya wakil rakyat Papua. Dana Otsus harus dikembalikan ke skema awal agar pembangunan masyarakat OAP tetap berjalan sesuai tujuan,” ucapnya.
 

Bupati Manokwari: Sangat Membantu
 

Bupati Manokwari Hermus Indou ikut menegaskan pentingnya Dana Otsus. Ia bilang, dana itu menopang program prioritas di pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat asli Papua.
 

Namun, Hermus juga menyoroti adanya pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pusat. 
 

“Tahun ini saja kami mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp70 miliar. Pemotongan Dana Otsus juga termasuk di dalamnya,” katanya.
 

Menurut Hermus, pemotongan DAK fisik sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah yang anggarannya terbatas.