Yahya Zaini Dorong Sekolah Kelola MBG, Kasus Keracunan Massal Jadi Sorotan!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi perbincangan usai maraknya kasus keracunan massal di berbagai daerah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR dan pihak terkait harus segera mencari solusi agar masalah serupa tak berulang.
"Kasus keracunan perlu jadi pelajaran. Alternatifnya, MBG bisa dikelola sekolah bersama komite, agar kualitas lebih terjamin," kata Yahya dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).
Usul Sekolah Jadi Pengelola MBG
Saat ini, pengelolaan MBG melibatkan yayasan dan UMKM. Menurut Yahya, opsi itu sebaiknya dievaluasi karena sekolah dianggap lebih memahami kebutuhan dan selera anak-anak didik.
"Kalau sekolah yang kelola, higienitas lebih terjamin dan sesuai selera siswa," ujarnya.
Rentetan Kasus Keracunan
Data menunjukkan, sejak Januari hingga September 2025 tercatat 5.626 kasus keracunan MBG di 17 provinsi. Kasus terbaru terjadi di Banggai Kepulauan, Garut, Tasikmalaya, hingga Bau-Bau, Sultra.
Masalah ini muncul di tengah turunnya alokasi transfer ke daerah dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026.
Anggaran Jumbo, Serapan Mini
Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN. Hingga September 2025, realisasi MBG baru Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari total Rp71 triliun.
Transparency International Indonesia bahkan menemukan menu MBG di sejumlah daerah nilainya di bawah Rp10 ribu per anak, jauh dari standar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mengingatkan, bila hingga akhir Oktober serapan anggaran tak membaik, dana bisa dialihkan ke pos lain.
Desakan Perbaikan Transparansi
Yahya mendesak BGN membuka kanal pengaduan publik dan memastikan akuntabilitas belanja agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto benar-benar tepat sasaran.
"Kalau transparansi dan akuntabilitas lemah, risiko penyalahgunaan anggaran makin besar," tegas Yahya.
Opini | 4 hari yang lalu
Peristiwa | 2 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Parlemen | 3 hari yang lalu
Ekbis | 3 hari yang lalu
Parlemen | 5 hari yang lalu