Komisi XIII DPR Soroti Krisis Lapas Jatim, Overkapasitas Tembus 92 Persen

RAJAMEDIA.CO - Surabaya, Legislator — Masalah klasik lembaga pemasyarakatan (Lapas) kembali mencuat. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan kondisi Lapas dan rumah tahanan (rutan) di Provinsi Jawa Timur sudah berada pada level darurat, terutama akibat overkapasitas dan lemahnya sistem pengamanan.
 

Sorotan tersebut disampaikan Andreas usai Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Jawa Timur, Kamis (29/1/2026), dalam rangka penyusunan laporan Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan.
 

“Kami Komisi XIII melakukan RDP untuk menyusun laporan Panja yang secara khusus membahas persoalan Lapas. Hari ini kami berdiskusi dan berdialog dengan Kanwil Lapas Jawa Timur serta UPT-UPT dari seluruh Jawa Timur,” ujar Andreas kepada Parlementaria di Surabaya.
 

Overkapasitas Jadi Masalah Paling Mendesak
 

Dari hasil dialog tersebut, Andreas mengungkapkan bahwa persoalan paling krusial yang dihadapi Lapas dan rutan di Jawa Timur adalah tingkat hunian yang jauh melebihi kapasitas ideal.
 

“Di Jawa Timur sendiri hampir sekitar 92 persen Lapas mengalami overkapasitas. Ini terjadi karena keterbatasan ruang dan fasilitas untuk menampung warga binaan,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
 

Menurutnya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga mengganggu fungsi utama pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan.
 

Pengamanan Lemah, Infrastruktur Harus Diperkuat
 

Selain overkapasitas, Komisi XIII DPR RI juga menyoroti lemahnya sistem pengamanan di dalam Lapas. Andreas menilai, pembenahan pengamanan harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan infrastruktur.
 

“Sistem pengamanan perlu diperbaiki dan diperkuat dengan infrastruktur yang memadai, seperti body scanner, alat X-ray, hingga sistem jamming atau pengendalian komunikasi,” tegasnya.
 

Ia menambahkan, tanpa dukungan teknologi dan sarana pengamanan yang memadai, Lapas akan terus rentan terhadap berbagai pelanggaran.
 

Celah Pelarian dan Transaksi Ilegal
 

Andreas menjelaskan, lemahnya pengamanan dan sistem komunikasi kerap menjadi pintu masuk terjadinya berbagai pelanggaran serius di dalam Lapas, mulai dari kaburnya warga binaan hingga peredaran narkoba dan minuman keras.
 

“Kita melihat sistem komunikasi yang tidak terkendali sering menjadi penyebab terjadinya pelarian warga binaan atau transaksi narkoba dan minuman keras, baik yang melibatkan pihak dalam maupun luar Lapas,” ungkapnya.
 

Jadi Catatan Penting Panja Pemasyarakatan
 

Berbagai temuan di Jawa Timur tersebut, lanjut Andreas, akan menjadi catatan penting Panja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ke depan.
 

Ia berharap, pemerintah dapat segera melakukan pembenahan tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh demi menjamin keamanan, ketertiban, dan fungsi pembinaan di Lapas dan rutan.
 

“Masukan dari daerah seperti Jawa Timur ini sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan nyata di lapangan,” pungkasnya.