Warga Sekitar Sumur Migas Hidup dalam Polusi, DPR Soroti CSR Perusahaan Cuma Formalitas!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Masyarakat yang tinggal berdampingan dengan sumur-sumur migas terus hidup dalam polusi, kebisingan, dan kerusakan lingkungan, tanpa merasakan manfaat ekonomi yang berarti. 
 

Kondisi memprihatinkan ini disoroti Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana, yang menilai Program Pengembangan Masyarakat/Corporate Social Responsibility (PPM/CSR) perusahaan migas masih sekadar formalitas.
 

Dewi mengungkapkan, keluhan warga yang tinggal di area ring satu titik pengeboran terus bermunculan dari berbagai daerah, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, hingga Sumatra. 
 

"Berdasarkan pengamatan yang saya lihat, keluhan masyarakat tidak berbanding lurus dengan program CSR yang diklaim perusahaan," tegas Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan Kepala SKK Migas dan 14 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
 

CSR Lebih Prioritaskan Citra Perusahaan
 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyayangkan pola CSR yang lebih mengutamakan citra perusahaan ketimbang keberlanjutan manfaat bagi publik. Menurutnya, perhatian perusahaan seringkali hanya tertuju pada pegawai yang berasal dari daerah setempat, sementara warga yang paling terdampak justru terabaikan.
 

"Seringkali yang diperhatikan itu hanya pegawai perusahaan yang kebetulan berasal dari daerah itu tapi warga yang tinggal di ring satu tidak diperhatikan," ujar Dewi. 

Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan program yang relevan dan berkelanjutan, bukan bantuan sekali jadi seperti sembako yang dampaknya hilang dalam hitungan hari.
 

Proposal Warga Diabaikan
 

Dewi memaparkan bahwa kelompok warga telah mengajukan proposal-program yang masuk akal secara resmi, seperti budidaya ikan atau peternakan ayam, namun tidak direspons oleh perusahaan. Padahal, program sederhana seperti itu bisa menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat sekitar.
 

"Hal-hal kecil seperti itu mungkin dianggap sepele oleh perusahaan, tapi bagi mereka itu bisa menjadi sumber makan atau uang untuk bayar sekolah anak," tegasnya. 
 

Ia mencontohkan bagaimana program produktif semacam ini justru lebih dibutuhkan ketimbang bantuan yang bersifat konsumtif.
 

Mendesak Perbaikan Mekanisme CSR
 

Secara tegas, Dewi meminta SKK Migas dan seluruh KKKS memperbaiki mekanisme komunikasi, mempercepat respons, serta memastikan setiap program pengembangan masyarakat disusun berdasarkan aspirasi warga. Ia menekankan bahwa keberadaan industri migas tidak boleh hanya membawa dampak lingkungan tanpa kompensasi sosial yang memadai.
 

"Tolong, sesuatu yang kecil bagi perusahaan bisa sangat berarti bagi mereka yang hidup berdampingan dengan dampak eksplorasi migas," tandas Dewi. 
 

Komisi XII DPR RI berharap ada perubahan signifikan dalam pelaksanaan CSR perusahaan migas untuk benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.