Refleksi Akhir Tahun: Pendidikan Moral dan Kepemimpinan Etis

RAJAMEDIA.CO - MERENUNGI peristiwa kerusakan ekologis dan rendahnya kepercayaan publik di akhir tahun 2025, kita sesungguhnya sedang bercermin pada krisis yang lebih dalam, yaitu krisis moral kepemimpinan. Bencana alam, konflik sosial, dan korupsi struktural bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Semua itu merupakan gejala dari orientasi etis yang menyempit dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Negara tampak sibuk membangun infrastruktur, tetapi lalai membangun kualitas moral pemimpinnya. Kebijakan publik sering kehilangan roh keadilan dan keberpihakan. Rakyat kemudian belajar untuk tidak percaya pada institusi. Di titik inilah pendidikan moral menjadi persoalan politik yang sangat mendasar.

Kepemimpinan tidak lahir dari jabatan, melainkan dari orientasi moral seseorang. Dalam filsafat Yunani, orientasi paling dasar disebut zoe, yaitu kehidupan biologis semata. Pada tahap ini manusia bekerja hanya untuk makan, bertahan hidup, dan kenyamanan dirinya. Zoe sah secara kodrati, tetapi tidak memadai untuk tanggung jawab publik. Kekuasaan yang dipegang dengan kesadaran zoe akan selalu berujung pada penyalahgunaan. Negara lalu direduksi menjadi alat survival pribadi. Krisis kepemimpinan bermula dari kekeliruan mendasar ini.

Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si. -

Di atas zoe terdapat orientasi oikos, yakni kesadaran rumah tangga dan keluarga. Pada tahap ini manusia mulai bertanggung jawab atas istri, anak, dan kerabatnya. Oikos adalah fondasi sosial yang penting dan terhormat. Namun oikos tetap bersifat partikular dan terbatas. Ketika logika keluarga dipaksakan mengelola negara, lahirlah nepotisme dan konflik kepentingan. Aristoteles mengingatkan bahwa negara rusak jika dikelola seperti rumah tangga. Banyak krisis politik modern berakar pada dominasi oikos dalam ruang publik.

Orientasi yang lebih tinggi adalah bios politikos, yakni kesadaran hidup bersama dalam polis dan bangsa. Pada tahap ini manusia mulai berpikir tentang hukum, keadilan, dan kepentingan umum. Namun orientasi kebangsaan tidak boleh berhenti pada nasionalisme sempit. Bios politikos yang sehat harus dibingkai dalam semangat persaudaraan global. Kepentingan bangsa perlu ditempatkan dalam horizon kemanusiaan universal. Tanpa itu, nasionalisme mudah berubah menjadi eksklusivisme. Politik kehilangan dimensi etisnya.

Al Farabi memperdalam kerangka ini melalui konsep al-madinah. Al-madinah al-jahilah adalah masyarakat yang bergerak tanpa tujuan kebajikan dan transendensi. Kekuasaan diarahkan pada harta, status, dan dominasi simbolik. Banyak negara modern secara administratif maju, tetapi secara etis berada dalam kondisi ini. Sebaliknya, al-madinah al-fadilah berorientasi pada keutamaan dan kebahagiaan hakiki. Pemimpinnya mengelola kekuasaan sebagai amanah ilahiah. Etika politiknya berakar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Orientasi kebangsaan yang terputus dari kemanusiaan global akan melahirkan kekerasan simbolik dan struktural. Bangsa dibela dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Padahal dalam pandangan etika ketuhanan, seluruh manusia adalah ciptaan yang bermartabat. Kepemimpinan publik harus memadukan cinta tanah air dan tanggung jawab kemanusiaan. Nasionalisme tanpa etika transenden akan melahirkan penindasan baru. Inilah sebabnya orientasi kebangsaan harus selalu diuji secara moral. Ukurannya adalah keadilan dan kemanusiaan.

Krisis terjadi ketika negara dipimpin oleh manusia yang berhenti pada zoe atau oikos. Mereka sah sebagai individu, tetapi tidak layak memegang amanah publik. Kekuasaan dijalankan dengan nalar kepentingan sempit. Kebijakan publik dikorbankan demi kenyamanan pribadi dan kelompok. Dalam situasi ini, hukum tetap berjalan tetapi keadilan menghilang. Negara tampak hidup secara administratif. Namun secara moral, ia sedang menuju kiamat politik.

Kiamat politik bukan peristiwa kosmik, melainkan runtuhnya makna kekuasaan. Hannah Arendt menyebutnya sebagai banalitas kejahatan. Kejahatan lahir dari orang biasa yang gagal berpikir secara moral. Mereka taat prosedur, tetapi kehilangan nurani. Dalam birokrasi, penderitaan rakyat direduksi menjadi angka. Keputusan diambil tanpa empati dan tanggung jawab etis. Negara pun berubah menjadi mesin tanpa jiwa.

Kerusakan ekologis adalah bukti nyata krisis orientasi moral tersebut. Alam diperlakukan sebagai objek eksploitasi, bukan amanah ilahiah. Kepentingan jangka pendek mengalahkan keberlanjutan hidup bersama. Generasi mendatang tidak hadir dalam pertimbangan politik hari ini. Padahal kepemimpinan etis selalu berpikir lintas generasi dan lintas batas. Etika lingkungan adalah bagian dari etika kemanusiaan global. Tanpa kesadaran ketuhanan, alam hanya dipandang sebagai komoditas.

Pendidikan memegang peran kunci dalam membentuk orientasi moral manusia. Selama ini pendidikan terlalu fokus pada aspek kognitif dan teknis. Pembentukan watak dan kepekaan etis sering terpinggirkan. Akibatnya lahir manusia cerdas tetapi miskin orientasi moral. Mereka mampu mengelola sistem, tetapi gagal menjaga nilai. Kekuasaan kemudian dikelola secara legal tetapi tidak legitim. Inilah kegagalan pendidikan moral yang paling berbahaya.

Kepemimpinan etis mensyaratkan mekanisme politik yang sehat. Dalam sistem demokrasi yang sehat perlu seleksi yang memungkinkan manusia dengan orientasi moral luhur diberi mandat. Rekrutmen kepemimpinan tidak boleh hanya berbasis popularitas dan modal. Integritas, keluasan pandangan, dan tanggung jawab kemanusiaan harus menjadi ukuran utama. Tanpa mekanisme ini, politik akan selalu dikuasai orientasi rendah: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demokrasi kehilangan arah substansialnya. Kekuasaan pun mudah disalahgunakan.

Tidak semua orang harus masuk politik dan itu bukan penghinaan. Mereka yang orientasinya berhenti pada zoe dan oikos tetap memiliki peran penting. Mengelola bisnis, ekonomi, dan profesi privat adalah kontribusi yang sah. Justru kekacauan terjadi ketika semua orang ingin berkuasa. Politik bukan ruang pemenuhan diri, melainkan pengabdian. Pembedaan peran ini bersifat etis, bukan elitis. Keseimbangan sosial lahir dari kesadaran batas.

Memulai tahun 2026, kita berangkat dari kesadaran, bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh pilihan orientasi moral hari ini. Apakah orientasi kebangsaan kita terkurung pada kepentingan sempit. Ataukah dibingkai dalam persaudaraan global dan kemanusiaan universal. Ketuhanan Yang Maha Esa memberi fondasi etis bagi pilihan itu. Politik membutuhkan manusia yang telah melampaui dirinya sendiri. Hanya dengan itu al-madinah al-fadilah menjadi mungkin. Jika tidak, kiamat politik akan terus berulang tanpa disadari. Wallahu a'lam.

Penulis: Dekan FKIP UNTIRTA