600 WNI Terjebak TPPO di Kamboja, DPR Desak Negara Hadir!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator — Negara diminta tidak tinggal diam. Sebanyak sekitar 600 Warga Negara Indonesia (WNI) dilaporkan masih terjebak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. 

Kasus ini dinilai serius dan menyangkut langsung keselamatan serta hak asasi warga negara.
 

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memulangkan para korban. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
 

“Ada sekitar 600 WNI yang sampai sekarang masih terjebak di Kamboja. Ini persoalan serius dan tidak boleh dianggap remeh,” ujar Oleh dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).
 

DPR Dorong Diplomasi Intensif
 

Oleh secara khusus meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI agar meningkatkan upaya diplomasi dengan Pemerintah Kamboja. Jalur diplomatik, kata dia, harus dimaksimalkan demi memastikan pembebasan dan pemulangan para WNI tersebut.
 

“Kementerian Luar Negeri harus melakukan diplomasi secara intensif dan sungguh-sungguh. Keselamatan WNI adalah tanggung jawab negara,” tegasnya.

Ia menilai, kehadiran negara menjadi sangat penting, terutama bagi para WNI yang menjadi korban eksploitasi dan kejahatan lintas negara.
 

Koordinasi Lintas Instansi Jadi Kunci
 

Tak hanya diplomasi, Oleh juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Mulai dari Kemenlu, Kementerian Ketenagakerjaan, aparat kepolisian, hingga instansi terkait lainnya.
 

Menurutnya, penanganan kasus TPPO tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral.
 

“Tidak cukup hanya satu kementerian. Harus ada koordinasi lintas instansi agar pemulangan WNI bisa dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan tuntas,” ujarnya.
 

Negara Diminta Bertindak Cepat
 

Oleh berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar para WNI korban TPPO bisa kembali ke Tanah Air dengan aman. Ia menegaskan, perlindungan terhadap warga negara di luar negeri merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh diabaikan.
 

“Ini bukan sekadar angka, tapi soal nyawa dan masa depan warga negara kita,” pungkasnya.