Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Titiek Soeharto: Banjir Serius Ancam Ketahanan Pangan Nasional

Laporan: Halim Dzul
Rabu, 14 Januari 2026 | 18:33 WIB
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab dipanggil Titiek Soeharto - Humas DPR -
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab dipanggil Titiek Soeharto - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Banjir yang melanda sejumlah wilayah Indonesia kini bukan sekadar bencana alam, tetapi telah menjelma menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. 

Dampaknya merambat luas, mulai dari rusaknya lahan pertanian, terganggunya perikanan, hingga tekanan berat pada sektor kehutanan yang menjadi penyangga ekosistem pangan.
 

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menegaskan bahwa pemulihan sektor pangan pascabanjir menjadi kunci menjaga stabilitas nasional dalam jangka menengah dan panjang.
 

“Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera, telah menimbulkan dampak sangat serius terhadap sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan,” tegas Titiek dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
 

Produksi Pangan Tertekan, Ekosistem Terancam
 

Titiek menilai banjir tidak hanya merusak hasil produksi pangan, tetapi juga memukul mata pencaharian jutaan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan tekanan ekologis kawasan hutan disebutnya memperparah risiko krisis pangan nasional.
 

“Ribuan hektare lahan pertanian dan perikanan terdampak banjir. Ini menyebabkan produksi pangan terganggu dan menurun secara signifikan,” ujarnya.
 

Menurut Titiek, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai masalah sektoral semata. Dampaknya bersifat sistemik, menyentuh aspek ekonomi rakyat hingga keseimbangan lingkungan hidup.
 

Pemulihan Harus Terintegrasi Lintas Sektor
 

Titiek menegaskan penanganan pascabencana tidak boleh bersifat parsial. Ia mendorong pemerintah menyiapkan strategi pemulihan terintegrasi yang melibatkan sektor pertanian, kehutanan, lingkungan, hingga tata ruang.
 

“Penanganan pascabencana harus dirancang secara komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ucapnya.
 

Ia mengingatkan, kegagalan memulihkan sektor pangan secara cepat dan tepat berpotensi memperbesar ketergantungan impor serta melemahkan kedaulatan pangan nasional.
 

Sawah Puso Puluhan Ribu Hektare
 

Dalam rapat yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeberkan data kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025.
 

“Total sawah terdampak bencana mencapai 107,4 ribu hektare, terdiri dari rusak ringan, sedang, hingga berat,” ungkap Amran.
 

Ia menambahkan, dari luasan tersebut, tanaman pangan yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 44,6 ribu hektare, meliputi padi dan jagung.
 

Kerugian Meluas hingga Peternakan
 

Tak hanya tanaman pangan, banjir juga menghantam sektor perkebunan dan peternakan. Amran menyebut, luas areal perkebunan non-sawit yang terdampak mencapai 29,3 ribu hektare.
 

“Jumlah ternak mati dan hilang mencapai lebih dari 820 ribu ekor. Dampaknya sangat besar bagi petani dan peternak,” jelasnya.
 

Untuk memulihkan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak, Kementerian Pertanian memperkirakan kebutuhan anggaran tambahan mencapai Rp5,1 triliun.
 

“Anggaran ini dibutuhkan agar produksi pangan nasional bisa segera pulih dan kembali stabil,” pungkas Amran.rajamedia

Komentar: