Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Disentil DPR, Mardani: Pemimpin Itu Melayani, Bukan Dilayani

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar berbuntut kritik tajam dari DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyentil kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang dinilai tak sensitif terhadap situasi publik.
 

“Menjadi pemimpin itu melayani. Leaders eat last,” kata Mardani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
 

Legislator Fraksi PKS itu menegaskan, secara etika dan logika, anggaran Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan dinas sulit dibenarkan.
 

“Secara Etika Salah”
 

Mardani menyebut, pemimpin seharusnya menjadi pihak terakhir yang menikmati fasilitas negara.
 

“Bahkan mestinya yang paling akhir menikmatinya, mestinya punya empati. Secara logika dan etika angka Rp8,5 M untuk satu mobil itu salah,” tegasnya.
 

Kritik itu mencuat setelah Rudy Mas’ud menyatakan pengadaan mobil dinas tersebut telah sesuai aturan. Ia bahkan menyebut nilai fantastis itu diperlukan untuk menjaga muruah Kalimantan Timur.
 

Alasan Medan Ekstrem
 

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan penjelasan teknis. Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menyatakan pengadaan telah melalui pertimbangan matang.
 

Menurutnya, kendaraan operasional gubernur harus mampu menjangkau wilayah dengan karakter geografis ekstrem.
 

“Pak Gubernur berkomitmen memantau langsung permasalahan di pelosok. Untuk mencapai titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri.
 

Ia mencontohkan kunjungan ke Bongan, di mana kondisi jalan dikeluhkan warga dan perlu ditinjau langsung kepala daerah.
 

Etika vs Kebutuhan Operasional
 

Polemik ini pun bergeser pada dua sudut pandang: antara kebutuhan operasional di wilayah berat dan sensitivitas etika penggunaan anggaran publik.
 

Bagi DPR, empati menjadi kata kunci. Di tengah tuntutan efisiensi dan pelayanan publik, angka miliaran rupiah untuk satu kendaraan dinas dinilai rawan memicu persepsi negatif.
 

Sementara bagi Pemprov Kaltim, kendaraan tersebut adalah instrumen kerja untuk memastikan kepala daerah hadir hingga pelosok.
 

Perdebatan pun mengemuka: di mana batas antara kebutuhan representasi jabatan dan kesederhanaan pemimpin?