Tindakan Separatis Gejolak di Sidang PBB, Junico Siahaan Tuntut Klarifikasi Pemerintah!

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta – Ruang Sidang United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) ke-24 PBB digemparkan oleh sekelompok orang yang diduga warga negara Indonesia (WNI). 
 

Mereka mengenakan pakaian adat dan mengacungkan selebaran bertuliskan "Free Maluku, Free Papua, dan Free Aceh" pada Senin, 21 April 2025. 
 

Aksi ini dilakukan oleh kelompok yang mengklaim berasal dari Kelompok Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO).
 

Tuntutan Separatis Terhadap Indonesia
 

Kelompok tersebut hadir dengan membawa agenda separatis dan menuntut pembebasan Aceh, Papua, dan Maluku. 
 

Tengku Fajri Krueng dan Muhammad Hanafiah dari ASNLF, serta John Anari dan Martin Go dari WPLO, turut serta dalam forum tersebut. Meski telah diberikan peringatan, mereka kembali membuat keributan dalam sidang berikutnya.
 

Tengku Krueng, yang mengaku mewakili bangsa pribumi Aceh Sumatera, menyampaikan tudingan terhadap Indonesia. Ia menuduh pemerintah Indonesia mengeksploitasi tanah Aceh, merampas sumber daya alam untuk mendanai operasi sipil dan militer, serta menghancurkan kehidupan masyarakat Aceh. 
 

Krueng juga menyebut Indonesia sebagai pencuri kekayaan Aceh dan menuding negara ini terbuka melakukan pelanggaran HAM tanpa pertanggungjawaban.
 

Respons Kecaman Dari Anggota DPR
 

Aksi ini menuai kecaman keras dari Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan. Ia menilai bahwa penyebaran isu-isu separatis dalam forum internasional seperti PBB berbahaya dan merugikan Indonesia. 
 

Junico menuntut klarifikasi dari pemerintah mengenai apakah mereka terlibat dalam memfasilitasi kehadiran kelompok yang membawa isu separatis tersebut di UNPFII.
 

"Ini parah, sudah diingatkan tapi terus berulah. Kok bisa mengundang masyarakat adat yang masih gemar provokasi?" ujar Junico Siahaan dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (28/4/2025).
 

Pertanyaan Soal Pembebasan Aceh dan Maluku
 

Junico juga mempertanyakan mengapa isu pembebasan Aceh dan Maluku kembali digaungkan, padahal masalah tersebut sudah dianggap selesai. Ia merasa janggal bahwa kelompok yang membawa isu-isu separatis ini bisa hadir di forum internasional. 
 

Junico mendesak pemerintah untuk mengawasi siapa yang mewakili kelompok ini dan siapa yang mengusulkan mereka hadir di forum internasional tersebut.
 

Kebutuhan Pengawasan Lebih Ketat dari Kemlu
 

Insiden ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk lebih selektif dalam melibatkan organisasi masyarakat dalam forum internasional. Junico berharap pemerintah lebih serius memantau dan mengawasi organisasi-organisasi yang dapat merusak citra Indonesia di dunia internasional.
 

"Tindakan itu merupakan penyalahgunaan forum internasional yang tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus bersikap tegas," tegas Junico.
 

Langkah Preventif untuk Ke Depan
 

Sebagai tindak lanjut, Junico menuntut Kemlu untuk segera mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. 
 

Hal ini, menurutnya, akan menjaga stabilitas politik dalam negeri dan citra Indonesia di mata dunia internasional.