Tentara Jadi Dirjen Bea Cukai, Puan Maharani: Itu Hak Preogratif Presiden!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat suara terkait pengangkatan Letjen TNI Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa penunjukan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala eksekutif.
 

Puan menilai tidak ada yang keliru dari pengangkatan perwira tinggi TNI aktif ke jabatan sipil, apalagi jika sudah melalui komunikasi lintas kementerian, termasuk dengan Menteri Keuangan. Ia mengingatkan bahwa dalam sistem presidensial, presiden memiliki wewenang penuh dalam menentukan pembantunya di lembaga eksekutif.
 

“Ya kan pasti sudah dibicarakan. Itu prerogratif Presiden, eksekutif dari Pemerintah,” ujar Puan kepada awak media usai rapat paripurna di Gedung DPR, Selasa (27/5/2025).
 

Jabatan Sipil dari TNI? Bukan Hal Baru
 

Puan menekankan bahwa pengangkatan dari unsur militer bukan hal baru, selama dibutuhkan dan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki hak dan pertimbangan strategis dalam memilih figur yang dianggap mampu menjawab tantangan di lingkungan Bea dan Cukai.

 

“Dan pasti ada kebutuhan penting yang dibutuhkan oleh eksekutif. Sehingga ada penunjukan nama tersebut dalam membantu pelaksanaan kementerian,” lanjut cucu Proklamator RI tersebut.

 

Presiden Punya Diskresi
 

Penempatan Letjen Djaka Budhi Utama menjadi sorotan publik lantaran mengisi jabatan struktural sipil di institusi fiskal negara. Namun Puan menilai, keputusan tersebut telah melewati pertimbangan matang dan merupakan bentuk diskresi Presiden dalam mempercepat reformasi birokrasi.
 

Diketahui, Letjen Djaka Budhi sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer TNI dan dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam penegakan disiplin dan pengawasan internal.
 

Roda Pemerintahan Harus Bergerak Efektif
 

DPR berharap, pengangkatan Djaka Budhi bisa memperkuat sinergi antar lembaga dan mempercepat upaya reformasi di tubuh Bea Cukai. 

 

“Siapapun yang ditunjuk, yang penting integritas dan kinerjanya,” ujar Puan menutup pernyataannya.