Evita Nursanty Peringatkan Maskapai: Krisis Global Bukan Alasan Abaikan Hak Penumpang!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta,  Polkam - Gejolak geopolitik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran tak hanya memanaskan kawasan Timur Tengah. Dampaknya menjalar ke langit internasional: ruang udara ditutup, rute dialihkan, penerbangan dibatalkan, dan penumpang menumpuk di bandara.
 

Di tengah situasi penuh ketidakpastian itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty angkat suara. Ia mengingatkan maskapai dan pengelola bandara: jangan biarkan penumpang menghadapi krisis sendirian.
 

Layanan Harus Manusiawi, Bukan Birokratis
 

Evita menegaskan, kondisi darurat bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Justru di saat seperti inilah empati dan profesionalisme diuji.
 

“Maskapai dan pengelola bandara perlu memastikan layanan yang manusiawi. Rebooking tanpa beban tambahan, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi jika terjadi keterlambatan berkepanjangan. Penumpang berhak atas kepastian, bukan kebingungan,” tegasnya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
 

Menurut legislator Fraksi PDIP itu, penumpang bukan sekadar angka dalam manifest. Mereka adalah warga negara yang haknya harus dilindungi, bahkan ketika turbulensi terjadi di level global.
 

Safety Tak Bisa Ditawar
 

Evita menekankan, keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas absolut. Setiap pengalihan rute, penundaan, atau pembatalan harus berbasis penilaian risiko dan standar keselamatan internasional.
 

“Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety. Namun perlindungan penumpang juga harus maksimal,” ujarnya.
 

Ia menilai, krisis global seperti ini memang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Tetapi kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis justru terlihat dalam situasi genting.
 

Posko Terpadu dan Informasi Transparan
 

Komisi VII DPR RI juga mendorong pemerintah mengaktifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, hingga instansi terkait harus bergerak dalam satu komando.
 

“Posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala sangat penting untuk menghindari kepanikan akibat simpang siur informasi,” kata Evita.
 

Selain itu, skema manajemen penumpukan penumpang perlu disiapkan matang: pengaturan antrean, ruang tunggu tambahan, dukungan medis dasar, hingga prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
 

Lindungi WNI di Luar Negeri
 

Evita juga menyoroti perlunya penguatan koordinasi perlindungan bagi WNI yang terdampak di luar negeri. Informasi jalur alternatif dan pendampingan harus jelas agar masyarakat tidak terombang-ambing.
 

Sebagai mitra pengawas, Komisi VII DPR RI memastikan akan menjalankan fungsi kontrol secara konstruktif. Stabilitas industri penerbangan, sektor pariwisata, dan UMKM yang bergantung pada konektivitas udara harus tetap dijaga.
 

“Situasi ini harus kita hadapi dengan kepala dingin, koordinasi kuat, dan komitmen menempatkan keselamatan serta kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya.