DPR Terima Surpres Calon Deputi Gubernur BI dan Dewan Komisioner LPS

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menerima dua Surat Presiden (Surpres) terkait nama-nama calon pejabat strategis bidang moneter dan stabilitas keuangan. 
 

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
 

Kursi Deputi BI Segera Kosong, Nama Calon Masih Misterius

 

Dalam rapat yang diwarnai ketertiban dan antusiasme, Adies mengumumkan bahwa Presiden telah mengirimkan Surpres bernomor R22/Pres/05/2025, tertanggal 6 Mei 2025, yang berisi pengajuan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
 

"Surat Presiden RI tersebut sudah kami terima. Isinya perihal pengajuan calon Deputi Gubernur BI," ujar Adies dari podium paripurna. 
 

Ia menyebut masa jabatan Deputi Gubernur BI saat ini, Doni P. Joewono, akan berakhir pada Juli 2025.
 

Namun hingga sidang paripurna ditutup, nama calon pengganti Doni belum diungkapkan. 

 

“Kami hormati prosesnya. Nama akan dibuka saat Komisi XI mulai proses fit and proper test,” ujar Adies diplomatis.
 

Komisi XI Siap Menyambut Dua Tugas Berat Sekaligus
 

Tidak hanya Deputi BI, Surpres lainnya yang dibacakan Adies adalah Nomor R28/Pres/05/2025 tertanggal 20 Mei 2025, tentang calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 

Kursi Dewan Komisioner LPS menjadi sorotan karena menyangkut stabilitas dan perlindungan dana simpanan masyarakat. DPR pun menggarisbawahi pentingnya uji kelayakan dilakukan secara cermat dan objektif.
 

“Komisi XI akan segera menindaklanjuti dua surat tersebut sesuai mekanisme yang berlaku dalam UU,” kata Adies.
 

Lima Nama Sudah Dikirim Pansel LPS ke Presiden
 

Meski belum resmi diumumkan di forum paripurna, publik sudah lebih dulu mengenal lima nama yang disebut masuk dalam daftar calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS. Mereka antara lain: Andry Asmoro, Andy Samuel, Doddy Zulverdi, Farid Azhar Nasution, dan Imansyah Purnabakti.
 

Kelima nama ini sebelumnya telah diserahkan Panitia Seleksi kepada Presiden untuk dipertimbangkan dan dipilih salah satunya sebagai Wakil Ketua merangkap anggota Dewan Komisioner LPS periode 2025–2030.
 

DPR kini memegang dua kunci penting dalam peta kebijakan fiskal-moneter nasional: mengawal pengisian jabatan di BI dan LPS. Siapa yang akan lolos dan menduduki kursi panas dua lembaga ini? Semua mata tertuju ke Komisi XI.