Menteri Ara Gaspol 4.000 Rumah Subsidi dan Link UMKM

RAJAMEDIA.CO - Singkawang – Pemerintah tancap gas memperluas akses hunian rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen memperkuat kolaborasi lintas lembaga demi mempercepat rumah subsidi sekaligus menggerakkan ekonomi wong cilik.
 

Penegasan itu disampaikan dalam agenda Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kota Singkawang, Selasa (3/3/2026), yang melibatkan BP Tapera, Bank Negara Indonesia (BNI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Permodalan Nasional Madani (PNM).
 

Link and Match Rumah Subsidi–UMKM
 

Menteri yang akrab disapa Ara itu menekankan pentingnya “link and match” antara program rumah subsidi dan pemberdayaan UMKM, termasuk kelompok perempuan Mekar binaan PNM.

“Kita ingin rumah subsidi nyambung dengan UMKM. Apalagi sudah ada dukungan kebijakan BPHTB dan PBG gratis. Tahun lalu kita bangun 350 ribu unit, naik dari kuota 220 ribu unit,” ujar Ara.
 

Fokusnya jelas: masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus punya rumah, tapi tetap produktif secara ekonomi.
 

Target 4.000 Rumah untuk Singkawang
 

Ara menargetkan 4.000 unit rumah subsidi baru untuk Kota Singkawang. Ia bahkan berkelakar memberi “bonus target”.
 

“Kalau Ibu Wali Kota minta 3.000 rumah, saya kasih 4.000 supaya semangatnya lebih tinggi,” tegasnya.

Namun ia mengingatkan, pembangunan harus tetap menjaga tata ruang dan ketahanan pangan.
 

“Tidak boleh sawah dijadikan rumah. Ketahanan pangan tetap dijaga, tapi rumah rakyat harus jalan,” tandasnya.
 

Skema Rusun Subsidi Raksasa
 

Kementerian PKP juga menyiapkan skema baru rumah subsidi berbasis hunian vertikal. Salah satu proyek besar tengah dikembangkan di Meikarta, dengan target 141.000 unit—disebut sebagai proyek rumah susun subsidi terbesar di Indonesia.
 

“Lima tahun terakhir, negara baru mampu membiayai sekitar 200 unit rusun subsidi. Dengan skema baru ini, kita percepat pemerataan hunian vertikal,” jelas Ara.
 

KUR dan Ekosistem Pembiayaan
 

Kolaborasi diperkuat lewat dukungan sektor perbankan. BNI melakukan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) langsung di lokasi acara.
 

“Saya senang sosialisasinya langsung di lapangan. Bunganya disubsidi 5 persen. Ini program luar biasa,” puji Ara.
 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, keberhasilan kepala daerah dapat diukur dari kemampuannya menurunkan angka kemiskinan melalui program perumahan dan pemberdayaan ekonomi.
 

“Program ini jelas mengurangi kemiskinan. Kami dukung dengan BPHTB dan PBG gratis, pajak PPh dan KUR dinolkan. Ekosistem ini bisa dorong pertumbuhan ekonomi hingga 2 persen nasional,” ujar Tito.
 

BSPS Melonjak di Kalbar
 

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menyebutkan lonjakan signifikan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
 

Di Singkawang, jumlah rumah yang direnovasi naik dari 25 unit pada 2025 menjadi 496 unit. Sementara di Kalimantan Barat, renovasi meningkat dari 3.096 unit menjadi 13.000 unit pada 2026.
 

Kolaborasi Kementerian PKP bersama BP Tapera, BNI, SMF, dan PNM diharapkan menciptakan ekosistem pembiayaan yang utuh: rakyat punya rumah, UMKM tumbuh, dan ekonomi daerah bergerak.
 

Pesan Menteri Ara tegas: rumah subsidi bukan sekadar bangunan, tetapi pintu masuk kesejahteraan rakyat.